Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan pencopotan elite PDIP, Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin,” kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
“Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham,” ungkapnya.
Pertanyaan yang sama diutarakan Wasekjen PDIP Adian Napitupulu. Menurutnya, pergantian Yasonna di pengujung masa jabatan cukup janggal karena sudah membantu Presiden Jokowi sejak 2014.
“Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi sejak 2014, apakah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan? Ataukah ada hubungan perpanjangan masa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangan Pak Yasonna atau ada apa?” kata Adian.
Adian juga menduga Yasonna akan menjadi batu sandungan dari produk hukum yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
“Atau jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna atau Pak Yasonna dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk mengeluarkan produk hukum dalam 43 hari terakhir ini?” katanya.
Lebih jauh, Adian juga mempertanyakan alasan di balik reshuffle kabinet menteri yang menurutnya belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.
“Apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, banyaknya PHK, apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar mahasiswa kaum pendidikan sebagai problem-problem yang ada, atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja?” tuturnya.
