Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan hijau melalui penguatan pelatihan vokasi di berbagai daerah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalokasikan Rp1,7 triliun untuk melatih 270.000 peserta pada 2026, dengan sebagian besar diarahkan menjadi tenaga kerja hijau atau green workers.

 

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan kompetensi hijau terus meningkat seiring perubahan standar industri.

 

Perusahaan tidak hanya dituntut memperhatikan produktivitas, tetapi juga penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta bahan baku yang memenuhi standar ramah lingkungan, terutama untuk kebutuhan ekspor.

 

“Merespons pergeseran masif ini, Kemnaker menegaskan komitmen untuk tidak membiarkan industri dan tenaga kerja domestik tertinggal,” kata Yassierli.

 

Penguatan kompetensi dilakukan dari hulu hingga hilir. Kemnaker memperbarui skema sertifikasi dan standar kompetensi kerja agar mengikuti perkembangan kebutuhan industri hijau.

 

Kesiapan instruktur dan fasilitas pelatihan juga diperkuat sehingga balai vokasi dapat menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

 

Yassierli juga menginstruksikan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dari Sabang sampai Merauke untuk memperbarui skema kompetensi di wilayah masing-masing.

 

Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah kompetensi teknisi refrigeration and air conditioning (RAC), mengingat kebutuhan tenaga teknisi pendingin tersebar di berbagai daerah.

 

“Momentum Hari Ozon Sedunia ini kita jadikan untuk mengakselerasi kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transisi hijau. Salah satu yang menjadi lini depan adalah operator dan teknisi reparasi AC serta peralatan pendingin,” ujarnya.

 

Dalam penguatan ekosistem tersebut, Kemnaker menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memetakan dan memperluas kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat menguji kompetensi tenaga kerja di sektor hijau.

 

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan bantuan alat peraga pelatihan refrigerasi kepada 14 BBPVP dan BPVP Kemnaker.

 

Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung pelatihan teknisi dalam menangani peralatan pendingin dengan teknologi ramah ozon dan iklim.

 

Hingga saat ini, pengembangan kompetensi RAC telah mencakup pelatihan dan sertifikasi terhadap 340 instruktur, 24 asesor, serta 4.121 teknisi. Materi kompetensi tersebut meliputi instalasi, perawatan, perbaikan, pemulihan, daur ulang, pemurnian kembali, hingga pengelolaan limbah bahan pendingin.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025