Target Pertumbuhan Optimistis, RAPBN 2027 Perkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional

Target Pertumbuhan Optimistis, RAPBN 2027 Perkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional melalui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, kebijakan fiskal tahun depan dirancang tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan nasional di tengah ketidakpastian global sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 menjadi tonggak penting dalam perencanaan keuangan negara. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan langkah strategis menuju sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

 

 

 

 

“KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI.

 

 

 

 

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menetapkan berbagai asumsi makro ekonomi yang terukur, di antaranya inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3 persen. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar AS per barel sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi global.

 

 

 

 

Postur fiskal 2027 juga disusun secara hati-hati dengan defisit anggaran dijaga pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung delapan kluster program prioritas nasional, meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta percepatan penurunan kemiskinan.

 

 

 

 

Di sisi lain, Badan Anggaran DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal yang telah disepakati bersama pemerintah. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa RAPBN 2027 disusun dengan pendekatan ekspansif namun tetap terukur guna menjaga kesinambungan APBN.

 

 

 

 

“Melalui tema ini arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wihadi.

 

 

 

 

Menurutnya, kebijakan pendapatan negara akan diperkuat melalui optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam, serta penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerimaan negara sekaligus menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By 0

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

All Rights Reserved © 2025