Pemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi, Rupiah, dan Daya Beli Masyarakat
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi, menjaga harga kebutuhan pokok, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil disinergikan untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Di sisi fiskal, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang sehat. Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menilai berbagai kritik yang menyebut kondisi fiskal Indonesia memburuk tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan data terkini.
“Saya cermati, kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Terutama soal defisit sampai Mei 2026, terjaga 0,7 persen terhadap PDB. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai kuartal kedua,” ujar Didik.
Menurutnya, kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal tetap rendah menunjukkan disiplin pengelolaan anggaran yang baik di tengah tekanan global. Selain itu, pembiayaan fiskal yang telah mencapai Rp379,4 triliun atau sekitar 55,1 persen dari target tahunan menunjukkan tersedianya ruang pendanaan yang cukup untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Didik juga menyoroti peningkatan pendapatan negara yang tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan hingga Mei 2026 menjadi Rp1.185 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat sekitar 22 persen serta kenaikan pendapatan non-pajak dari berbagai sektor produktif.
Sementara itu, pemerintah terus memperkuat perlindungan daya beli masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan secara masif di berbagai daerah. Program tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi pangan.
Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan stabilitas harga beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras pada Mei 2026 tercatat hanya 0,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
“Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir,” ujar Amran.
Pemerintah juga memperoleh dukungan dari kalangan legislatif terhadap berbagai stimulus ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menilai insentif di sektor transportasi publik dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga.
“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” kata Sofwan.
Melalui kombinasi pengendalian inflasi, penguatan fiskal, stabilisasi nilai tukar, serta berbagai stimulus yang menyentuh langsung masyarakat, pemerintah optimistis aktivitas ekonomi nasional tetap tumbuh kuat.
