Perkuat Koordinasi Ekonomi, Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat Lewat Sederet Jurus
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Berbagai langkah strategis disiapkan guna mengendalikan inflasi, menjaga harga kebutuhan pokok, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah strategis sebagai instrumen mitigasi menghadapi tantangan ekonomi global. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
“Langkah-langkah ini disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027.
Langkah yang ditempuh antara lain menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, mengendalikan harga pangan, memastikan pasokan energi dan stok beras nasional tetap aman, serta menjaga disiplin fiskal dengan defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, pemerintah juga memperkuat efisiensi belanja negara, mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam melalui perbaikan tata kelola ekspor dan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat, seperti diskon tiket transportasi, bantuan pangan, insentif sektor perumahan, hingga program magang dan vokasi untuk memperluas kesempatan kerja.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto. Menurutnya, stimulus di sektor transportasi publik dapat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” kata Sofwan.
Ia menilai momentum pemberian stimulus menjelang masa libur sekolah merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong aktivitas perjalanan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa.
Di sektor pangan, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen strategis menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat. Program tersebut dijalankan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan stabilitas harga beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah tetap menggencarkan pasar murah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.
“GPM akan terus dilaksanakan bersama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia,” ujar Amran.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut beras saat ini tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan berbagai upaya pengendalian harga pangan yang dilakukan pemerintah berjalan cukup efektif.
Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah optimistis kombinasi pengendalian inflasi, stimulus ekonomi, penguatan sektor pangan, serta koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
