Momentum Hari Reformasi, Prabowo Dorong Pembenahan Aparat Penegak Hukum

Momentum Hari Reformasi, Prabowo Dorong Pembenahan Aparat Penegak Hukum

Jakarta – Momentum Hari Reformasi kembali menjadi pengingat pentingnya penguatan integritas dan pembenahan menyeluruh terhadap institusi penegak hukum di Indonesia, seiring dengan upaya modernisasi sistem hukum nasional yang terus berjalan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya koreksi diri secara menyeluruh di tubuh aparat penegak hukum dan keamanan. Ia menekankan bahwa praktik penyelewengan, korupsi, serta keterlibatan aparat dalam aktivitas ilegal harus dihentikan secara tegas.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa marwah institusi penegak hukum harus dijaga melalui pembenahan internal yang konsisten.

“Seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri. Harus membersihkan diri. Harus berani koreksi,” ujar Presiden Prabowo.

 

Presiden juga mengingatkan agar aparatur negara tidak terlibat dalam praktik yang justru melindungi pelanggaran hukum, termasuk perjudian, narkoba, dan bisnis ilegal lainnya.

 

Menurutnya, aparat negara harus kembali pada jati dirinya sebagai pelayan masyarakat yang bekerja untuk kepentingan rakyat.

 

“Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat beking penyelewengan. Aparat beking penyelundupan, beking narkoba, beking judi. Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” tegasnya.

 

Sejalan dengan dorongan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menilai bahwa penguatan integritas aparat menjadi faktor kunci dalam memastikan reformasi sistem hukum nasional dapat berjalan efektif.

 

Pemerintah saat ini juga tengah mengakselerasi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru yang mulai berlaku sejak awal 2026. Reformasi hukum acara pidana tersebut dipandang sebagai langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan pidana, termasuk penguatan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum.

 

KUHAP Baru membawa sejumlah pembaruan, antara lain penguatan konsep restorative justice, deferred prosecution agreement, plea bargain, serta integrasi pola penanganan perkara melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

 

“Pemberlakuan KUHAP Baru merupakan momentum besar reformasi sistem peradilan pidana nasional. Karena itu, penting untuk memastikan implementasinya berjalan selaras di seluruh aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum dapat tercapai secara optimal,” tegas Kabid Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum Kemenko Polkam, Dr. Lia Pratiwi, S.H., M.H.

 

Momentum Hari Reformasi tidak hanya menjadi refleksi sejarah demokrasi nasional, tetapi juga penguatan komitmen bersama untuk memastikan reformasi aparat penegak hukum dan pembaruan sistem hukum berjalan beriringan, guna mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan. #

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025