Peningkatan Alokasi Anggaran Komitmen Pemerintah Serius Jalankan Program Rumah Subsidi

Peningkatan Alokasi Anggaran Komitmen Pemerintah Serius Jalankan Program Rumah Subsidi

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk program perumahan nasional pada tahun 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa tambahan dana tersebut menjadi pendorong utama percepatan pembangunan rumah subsidi di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Peningkatan anggaran ini tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola, transparansi, dan efektivitas penyerapan dana publik,” ujar Ara.

 

Ia menambahkan bahwa program renovasi rumah juga akan meningkat drastis, dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 unit pada tahun depan.

 

Salah satu prioritas utama pemerintah adalah pembangunan rumah subsidi. Targetnya meningkat dari 200.000 unit pada 2025 menjadi 350.000 unit, memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan perumahan.

 

Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan diperkuat dengan total pembiayaan mencapai Rp130 triliun.

 

“Peningkatan anggaran harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas,” tegas Ara.

 

Peningkatan dana juga diiringi pengawasan ketat. Ia menekankan konsultasi rutin dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan seluruh proses penggunaan anggaran sesuai prinsip _good governance._ Hingga saat ini, progres penyerapan anggaran Kementerian PKP telah mencapai 74,56 persen, menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan program prioritas nasional.

 

Direktur BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, melaporkan realisasi penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menembus 213.630 unit, atau 61,03 persen dari target 350.000 unit.

 

“Kami sangat mengapresiasi dukungan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari bank penyalur hingga pengembang, yang bekerja sama mendorong penyaluran FLPP,” ujar Heru.

 

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyebutkan hingga 4 November 2025, sudah ada 86 debitur yang mencairkan KUR Perumahan senilai Rp182,9 miliar.

 

“Sektor kontraktor menjadi yang paling banyak mengakses KUR Perumahan, diikuti pengembang dan pelaku usaha bahan bangunan,” jelas Sri.

 

Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hunian. Rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Melalui FLPP dan subsidi KPR Sejahtera, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh rumah dengan bunga rendah dan tenor panjang.

 

Selain aspek sosial, pembangunan rumah subsidi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Proyek perumahan membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menumbuhkan pusat ekonomi baru di kawasan permukiman.

 

Dengan komitmen ini, pemerintah memastikan bahwa peningkatan alokasi anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Target ambisius pembangunan 350.000 rumah subsidi dan renovasi 400.000 unit tahun depan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025