Waspadai Hoaks dan Hasutan Pasca Demo, Pemerintah Pastikan Situasi Kondusif

Waspadai Hoaks dan Hasutan Pasca Demo, Pemerintah Pastikan Situasi Kondusif

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terhasut isu provokatif yang dapat mengancam kesatuan bangsa dan negara.

 

“Masyarakat waspadai hoax dan berbagai potensi yang dapat memicu aksi dan tindakan anarkis,” tegasnya.

 

Ia menekankan pentingnya kewaspadaan publik terhadap berbagai kabar yang beredar.

 

Situasi saat ini, menurutnya, sangat rawan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kerusuhan yang bertentangan dengan koridor keamanan.

 

Budi Gunawan menyebut, kondisi di sejumlah wilayah Indonesia sebenarnya sudah kembali kondusif pasca gelombang demonstrasi yang sebelumnya berakhir dengan kericuhan.

 

“Alhamdulillah, kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan situasi di Indonesia sudah aman setelah demonstrasi di sejumlah daerah. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks dan provokasi.

 

“Nggak, nggak. Situasi sudah aman kan. Kita semuanya sudah bersatu, semua elemen bangsa, ya, kan,” kata Aris.

 

Aris mengajak semua elemen bangsa terlibat menjaga situasi aman. Sebab, Presiden Prabowo Subianto turut melibatkan berbagai tokoh agama hingga masyarakat untuk menjaga kekompakan dalam acara silaturahmi beberapa waktu lalu.

 

“Ya, aman, semuanya aman. Kita harus kompak, dan semua elemen bangsa juga sudah terlibat kan. Kemarin seluruh ormas-ormas keagamaan, semuanya terlibat menjadi satu. Kita jaga kekompakan ini, Indonesia akan maju,” katanya

 

Namun, dampak ekonomi dari memanasnya aksi massa sebelumnya masih terasa. Ketua Himpunan Pengusaha Kristen Indonesia (HIPKI) David Herson menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap provokator dan pelaku kerusuhan.

 

“Pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan memproses secara hukum setiap provokator maupun pelaku kejahatan yang menunggangi aksi demo damai yang berakhir dengan pembakaran, penjarahan, serta perusakan fasilitas umum yang sangat merugikan,” tandasnya.***

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025