Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Nasional demi Keadilan dan Kepercayaan Publik
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi, menjadikannya sebagai prioritas nasional untuk memperkuat keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Pemberantasan korupsi dinilai semakin menguat, seiring dengan menguatnya dukungan terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung.
Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung saat ini mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat di antara lembaga penegak hukum lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mencapai 61 persen, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 60 persen, dan Polri sebesar 54,3 persen.
“Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan psikologis kolektif masyarakat terhadap siapa yang dianggap benar-benar bekerja sebagai pemberantas korupsi,” demikian disebutkan dalam rilis LSI Denny JA.
Ia juga menilai bahwa Presiden Prabowo konsisten memperkuat institusi hukum agar bekerja lebih tegas dan independen, tanpa intervensi dan kompromi terhadap pelaku korupsi.
LSI mencatat bahwa dukungan Presiden Prabowo terhadap Kejaksaan Agung mencerminkan semangat reformasi hukum.
“Kejaksaan Agung kini diperkuat. Presiden Prabowo memberi dukungan institusional tambahan demi mendukung semangat pemberantasan korupsi,” lanjut Denny.
Kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan menjadi simbol perubahan yang diharapkan publik untuk membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas.
Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana korupsi, harus dijalankan secara profesional dan proporsional.
“Hukum tidak mengenal status sosial. Semua orang sama di mata hukum. Maka penegakan hukum harus adil, setara, dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam kerja kejaksaan. Namun, tantangan ke depan menuntut peningkatan kinerja, transparansi, dan efektivitas. Oleh karena itu, dukungan lintas lembaga menjadi hal yang krusial.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran 2026 untuk Kejaksaan RI dan Polri.
“Tentu kita mendukung sepenuhnya anggaran untuk mewujudkan apa yang masuk dalam Asta Cita-nya Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Dengan sinergi pemerintah, lembaga legislatif, dan penegak hukum, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi agenda jangka pendek, melainkan fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan dipercaya rakyat.
