Perkuat Sinergitas Lintas Sektor, Komitmen BIN Sukseskan WWF ke-10 di Bali Banjir Apresiasi

Perkuat Sinergitas Lintas Sektor, Komitmen BIN Sukseskan WWF ke-10 di Bali Banjir Apresiasi

BALI — BIN mendapatkan apresiasi dari banyak pihak karena komitmen kuatnya menyukseskan WWF ke-10 di Bali dengan terus memperkuat sinergitas antar lintas sektor.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, I Nyoman Budiana sangat mengapresiasi adanya sinergitas dari BIN dengan berbagai pihak lain.

Sinergitas yang lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan tersebut lakukan adalah demi hadirnya stabilitas keamanan di Bali termasuk kelancaran WWF.

“Semua jajaran aparat keamanan, baik dari TNI, Polri, BNPT, intelijen, dan aparatur pemerintah daerah telah bersatu padu untuk mengatasi permasalahan keamanan di Bali,” terang Nyoman.

Di sisi lain, Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Bambang Surono mengatakan bahwa pihaknya bersama BIN terus bersinergi dalam pengamanan WWF ke-10 untuk mencegah aksi teror yang bisa mengganggu agenda internasional tersebut.

BIN, bersama dengan Paspampres serta BNPT melangsungkan beberapa kegiatan, seperti evaluasi assesment sistem pengamanan lingkungan dan objek vital nasional (obvitnas).

“Juga akan mengkoordinasikan aparat keamanan dan juga komunitas intelijen baik nasional maupun daerah,” jelasnya.

Selanjutnya, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo menjelaskan bahwa BIN serta unsur intelijen daerah sangat berkontribusi dalam banyak hal.

Termasuk menjalankan serangkaian kegiatan pengamanan mulai dari asesmen sistem pengamanan pada lokasi utama serta melakukan rapat koordinasi.

“Melaksanakan pelatihan intelijen bagi aparatur intelijen daerah yang bertugas pada pengamanan WWF, hingga turut mengajak publik untuk ikut menyukseskan perhelatan internasional tersebut,” ucap Roedy.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa kolaborasi antara pihak BIN dan berbagai sektor lain benar-benar memaksimalkan pengamanan, penjagaan, keselamatan, kenyamanan para delegasi WWF.

“Polri juga akan berkolaborasi dengan Paspampres, TNI, BIN, BNPT, BSSN, BNPB, Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait guna memastikan kelancaran serta keamanan acara,” pungkas Trunoyudo.

Sebelumnya, General Manager Unit Induk Distribusi Bali, I Wayan Udayana mengungkapkan bahwa pihaknya yakni PLN, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BIN Daerah Bali.

Penandatanganan tersebut berkaitan dengan pengawalan sektor kelistrikan serta pertukaran informasi demi kelancaran forum air tingkat dunia ke-10.

“Setiap pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan daerah, selalu dilaporkan ke Kepala BIN dan Direktur PLN, sehingga jalinan kerja sama untuk pertukaran informasi melalui nota kesepahaman ini memang diperlukan,” ungkap I Wayan Udayana.

****

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By 0

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

All Rights Reserved © 2025