Seluruh Kebijakan Pembangunan DOB Sangat Memihak Orang Asli Papua

Seluruh Kebijakan Pembangunan DOB Sangat Memihak Orang Asli Papua

Oleh : Noldy Brachman

Seluruh kebijakan pembangunan DOB (Daerah Otonomi Baru) sangat memihak OAP (Orang Asli Papua). Penyebabnya karena penambahan DOB adalah permintaan masyarakat, dan pembangunan di provinsi-provinsi baru dilakukan demi rakyat di Bumi Cendrawasih.

Saat ini ada 4 DOB di Papua yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Dengan penambahan 4 DOB maka total ada 6 provinsi di Papua. Keempat DOB tersebut adalah hasil dari pemekaran wilayah, dan memang Papua terlalu luas jika hanya ada 2 provinsi (karena total wilayahnya lebih dari 400.000 KM2).

Seluruh kebijakan pembangunan di 4 DOB didesain untuk memihak kepada OAP. Direktur RSUD Jayapura, Papua, dokter gigi Aloysius Giyai, M.Kes mengatakan semua instrumen dan kebijakan pembangunan di empat DOB di Tanah Papua harus memihak kepentingan dan nasib OAP di seluruh sektor. Penyebabnya karena tujuan pemekaran wilayah dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) sejatinya adalah kesejahteraan OAP.

Dalam artian, pembangunan di 4 DOB Papua harus benar-benar berguna dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga di Bumi Cenderawasih. Pemerintah membangun infrastruktur demi kelancaran mobilitas rakyat sehingga aktivitas mereka dimudahkan. Dengan infrastruktur maka perjalanan makin singkat, sehingga hemat waktu dan tenaga.

Drg. Aloysius menambahkan, DOB ini hadir untuk OAP, Karena itu, siapapun yang diberi kepercayaan oleh negara dan Tuhan saat ini, harus mengatur baik-baik. Salah satu hal yang harus diperhatikan secara serius oleh Pemprov di 4 DOB ialah keberpihakan pada OAP dalam pengisian jabatan birokrasi baik yang diambil dari provinsi induk dan kabupaten/kota maupun pengadaan CPNS baru.

Bagi OAP, peluang untuk bekerja di 4 DOB baru sangat tinggi karena diprioritaskan oleh pemerintah. Mereka adalah alumni beasiswa Otsus. Beasiswa yang didapatkan dari dana otsus amat berguna karena anak-anak Papua bisa lebih cerdas, dan ketika sudah lulus sarjana mereka kembali ke tanah Papua dan mengabdi jadi ASN di 4 Pemda baru.
Drg. Aloysous menambahkan, DOB harus memberi representasi Orang Asli Papua 80 persen dan non OAP 20 persen. Terutama dalam mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung seperti sekretaris daerah, dinas/badan keuangan, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, dan pengampu urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pengangkatan ASN yang diprioritaskan untuk OAP sudah diatur dalam UU Otsus (Otonomi Khusus). Di mana gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati harus dijabat oleh OAP. Sedangkan untuk ASN di 6 provinsi di Papua diprioritaskan untuk OAP. Masyarakat Papua tidak perlu khawatir karena program-program pemerintah seperti penambahan DOB dan Otsus berpihak pada mereka.
Pemenuhan DOB Papua dilakukan melalui pemetaan jabatan yang dilakukan oleh Pemda masing-masing sesuai dengan kuota bagi orang asli Papua yang tersebar pada kementerian atau lembaga dan pemda. Kemudian pengalihan ASN dari daerah induk ke daerah pemekaran dan pemenuhan alokasi formasi baru apabila diperlukan.
Dengan demikian, pemerintah memutuskan bahwa kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari provinsi induk. Penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang.
Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan DOB Provinsi Papua sebanyak 46 ribu ASN dan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80 persen OAP dan 20 persen non OAP.
Sementara itu, Bupati Puncak Willem Wandik menyatakan bahwa mendorong agar dalam penerimaan CPNS khususnya di 4 DOB memperhatikan anak-anak asli Papua dengan persentase 80:20 persen. Artinya 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk masyarakat nusantara yang keahliannya tidak dimiliki oleh orang Papua dan mereka yang lahir dan besar di Papua atau orang tuanya sudah mengabdi puluhan tahun di Papua.
Dalam artian, mayoritas ASN di Papua adalah orang asli Papua. Hal ini sangat wajar karena jika pegawainya adalah warga Papua maka mereka lebih memahami karakter dan sifat dari OAP (Orang Asli Papua). Dengan begitu maka pelayanan terhadap OAP akan lebih baik, karena sama bahasa dan sukunya, atau mengerti bagaimana mendekati dan berkomunikasi dengannya.
Amatlah wajar jika ASN di Papua adalah orang Papua. Pertama, mereka makin cerdas dan banyak yang memiliki gelar sarjana. Ketika sudah lulus kuliah maka akan mengikuti ujian CPNS dengan tujuan untuk mengabdi kepada negara dan rakyat Papua. Mereka jadi ASN karena ingin melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.
Oleh karena itu sangat wajar jika mayoritas ASN di 4 DOB Papua adalah OAP. Penyebabnya karena mereka sedang menjalankan pengabdian dan melayani rakyat, dan membalas jasa pemerintah dengan cara jadi pegawai negeri.
Seluruh kebijakan pembangunan DOB memihak OAP karena dengan adanya provinsi-provinsi baru, mereka diuntungkan. OAP bisa bekerja di berbagai sektor pemerintahan maupun swasta, sehingga kesejahteraan akan meningkat.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Bali

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025