Pembangunan IKN Mendapat Dukungan dari Berbagai Kalangan

Pembangunan IKN Mendapat Dukungan dari Berbagai Kalangan

Oleh : Mika Putri Larasati

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari politisi sampai warga sipil. Mereka mendukung IKN karena percaya bahwa kota ini menjadi kota masa depan yang canggih sekaligus ramah lingkungan. Dukungan dari banyak pihak sangat berharga, karena bisa membuat proyek IKN makin lancar.

DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia sejak tahun 1945, saat orde lama sempat ada wacana untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan. Alasan Presiden Soekarno kala itu adalah demi keadilan, karena letaknya di tengah-tengah. Wacana ini diteruskan tetapi tidak di Palangkaraya, melainkan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pembangunan IKN Nusantara sebagai ibu kota baru juga terus berlanjut agar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan IKN mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan. Politisi Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa ia menyetujui ide kuat Presiden Jokowi membangun Ibukota Negara (IKN) Nusantara, memindahkan orang-orang, dan membangun pertumbuhan ekonomi baru.

Muhaimin melanjutkan, perpindahan rakyat menuju IKN Nusantara adalah ‘transmigrasi’ akbar, karena sangking besarnya perpindahan penduduk ke ibukota Indonesia yang baru. Dalam artian, ketika IKN Nusantara sudah selesai dibangun maka banyak warga negara Indonesia yang berbondong-bondong pindah ke sana, untuk mencari pekerjaan baru.

Pembangunan IKN akan memicu transmigrasi massal dan membuat masa depan rakyat jadi lebih baik. Di tanah rantau mereka akan lebih keras berjuang dan mendapatkan pekerjaan baru, baik sebagai pegawai di kantor-kantor pemerintahan IKN atau membuka usaha sendiri. Dengan transmigrasi maka masyarakat Indonesia jadi lebih maju dan memiliki penghasilan yang lebih banyak.
Sementara itu, Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni) mendukung pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Presidium Himpuni Akhmad Muqowan menyatakan bentuk dukungan, dibuktikan dengan hari ini kami menggelar Sidang Tahunan Majelis Umum Himpuni di Samarinda, yakni Universitas Mulawarman sebagai tuan rumah.
Pergelaran sidang tahunan ini merupakan yang pertama di Indonesia sehingga hal ini menjadi sejarah bagi Samarinda, khususnya dan Provinsi Kaltim umumnya, karena langsung disepakati digelar di daerah ini sebagai dampak positif dari pemindahan IKN.
Bahkan, pada Minggu 12 Maret 2023, rombongan Himpuni seluruh Indonesia akan mengunjungi Titik Nol Nusantara dan sejumlah kawasan di IKN untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di IKN, termasuk melihat sisi tertentu sebagai bahan masukan untuk pembangunan IKN.
Dukungan Himpuni pada pembangunan IKN karena melihat ada banyak dampak positifnya. Selain memajukan Kalimantan, IKN juga akan memajukan Indonesia Timur karena ada pemerataan pembangunan. IKN juga akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia karena proyek-proyeknya menyerap tenaga kerja.
Dukungan akan pembangunan IKN Nusantara amat baik karena menunjukkan kecintaan masyarakat pada Presiden Jokowi. Mulai dari warga sipil biasa sampai politisi, semua mendukung IKN. Dengan dukungan dari mereka maka proyek ini akan berhasil. Masyarakat percaya bahwa IKN Nusantara adalah kota masa depan yang canggih dan tetap selaras dengan alam Kalimantan.
Untuk memperlancar kepindahan ibu kota negara maka dibuatlah Undang-Undang IKN, sekaligus sebagai payung hukum yang kuat. Kepala/Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa ada tahapan pemindahan ibu kota negara di dalam UU IKN.
Suharso menambahkan, tahapan dilakukan karena pemindahan bukanlah proyek Sangkuriang yang dalam sekejap selesai. Namun ada proses yang sangat panjang, dan detailnya adalah: tahun 2022, 2024, dan selanjutnya hingga tahun 2045, baru on board alias benar-benar dipindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.
Pemerintah sangat serius dalam memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Pasalnya di Jakarta sudah sangat penuh sesak, baik oleh orang Betawi asli maupun pendatang. Jika dibiarkan maka akan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan banyak masalah sosial, misalnya kenaikan kasus kriminal karena ada ketimpangan penghasilan dan kepadatan penduduk yang terlalu penuh.
Pemindahan ibu kota negara memang harus dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin selesai hanya dalam 1-2 tahun, karena di Penajam Paser Utara harus dipersiapkan dulu untuk dijadikan ibu kota. Apakah di sana kondisi tanahnya sudah siap untuk dijadikan ibu kota? Jangan lupakan fakta bahwa struktur tanah di Kalimantan beda dengan di Jawa, sehingga jika perlu ada perbaikan.
Pembangunan IKN Nusantara mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari akademika sampai politisi. Dukungan mereka sangat penting karena akan membuat proyek pembangunan IKN berhasil dan tepat waktu. IKN akan jadi kota modern yang canggih, yang membanggakan masyarakat Indonesia karena konsepnya adalah forest city (kota yang ada di dalam hutan).

)* Penuilis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By 0

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

All Rights Reserved © 2025