Pemindahan Ibu Kota Negara Merupakan Bentuk Pemerataan Pembangunan
Oleh : Dwi Cahya Alfarizi
Ibu Kota yang saat ini berada di Jakarta, dinilai sudah terlalu padat, Jakarta dianggap sudah tidak ideal untuk dijadikan Daerah Khusus Ibu Kota.
Di sisi lain perputaran uang di Jakarta lebih cepat daripada di luar jawa, sehingga pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah bentuk pemerataan pembangunan.
Dahlan Wattihelu selaku pengamat sosial politik mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke pulau Kalimantan merupakan langkah maju untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
Dahlan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan antara Timur dan Barat Indonesia atau dengan kata lain menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari Barat Ke Timur atau Indonesia-sentris.
Prospek IKN ke depan merupakan kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang akan meliputi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai kluster.
Dahlan mengatakan, sejumlah kluster tersebut antara lain industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan kimia dan produk turunannya serta energi rendah karbon.
Penempatan IKN di Kalimantan tentu amatlah strategis untuk kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, langkah besar ini haruslah didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Posisi Kalimantan sangatlah potensial untuk dijadikan sebagai superhub logistik untuk kawasan tengah timur dan utara Indonesia.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar demi kemajuan negara. Salah satu langkah besar adalah menyambut pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
IKN merupakan wujud perubahan, peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia-Sentris. Melalui pembangunan IKN, pemerataan pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.
Melalui pidatonya yang tayang di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memerlukan keadilan ekonomi, sekali lagi ada 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan.
Meski Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, namun nyatanya nilai PDB sebesar 58% ekonomi memang terpusat di pulau jawa.
Jokowi juga menuturkan agar masyarakat tidak perlu ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN karena dasar hukum maupun proses persetujuan pembangunan proyek ibu kota baru tersebut sangat kuat, di mana memiliki kekuatan hukum dan disetujui oleh hampir seluruh frasksi di DPR RI.
Pada kesempatan berbeda, Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Ma’ruf, mengatakan bahwa pemindahan IKN memiliki aspek multidimensi bagi pemerataan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan negara, dan juga soal keamanan dari bencana alam.
Ma’ruf mengatakan bahwa kita harus berpikir untuk seluruh Nusantara. Indonesia itu termasuk Kalimantan dan Papua Juga. Banyak orang tidak memahami wawasan nusantara, pikirannya tidak jernih, melakukan kritik yang tidak bermanfaat seperti membuat perpecahan.
Kalimantan sebagai lokasi IKN merupakan sebuah konsekuensi geopolitik Indonesia, mengingat di depan Kalimantan khususnya Kalimantan Timur, terbentang suatu kawasan perdagangan strategis dari Selat Sunda hingga ke Selat Makassar.
Hasto Kristiyanto selaku Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) mengatakan, desain IKN Baru haruslah mencerminkan keseimbangan. Bukan hanya modern saja, tetapi juga harus sesuai dengan kultur dan budaya Indonesia.
Selain itu, IKN juga dapat melambangkan jembatan antara histori Indonesia. Pada dasarnya IKN merupakan jembatan antara masa lalu Indonesia dan mimpi Indonesia membangun peradaban dunia. Hal inilah yang diharapkan sebagai core value dalam membanguntata kota dan arsitek dari ibu kota baru.
Arsitek asal Jepang Kengo Kuma berharap agar IKN di Kalimantan tersebut bisa dijadikan contoh atau model bagi ibu kota terutama di Asia.
Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Jokowi berharap agar masyarakat tidak hanya tertuju ke Pulau Jawa saja untuk mencari nafkah. Dengan demikian, beban Pulau Jawa dan Jakarta diharapkan tidak akan semakin berat.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur.
Dirinya menilai, bahwa pemerintah sadar betul akan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa.
Airlangga juga berharap agar IKN dapat segera dibangun sesuai rencana dan adanya peran aktif masyarakat seperti penyampaian informasi, komunikasi publik, dan diseminasi tentang persiapan, pembangunan, hingga penyediaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik guna mendukung pengembangan IKN secara berkelanjutan.
Pembangunan yang merata dan Indonesia-sentris hal yang ingin dicapai oleh pemerintah RI. Salah satu langkah konkrit untuk bisa mencapai hal tersebut, adalah dengan dipindahnya Ibu Kota ke Kalimantan.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
