• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Tunggu Keputusan Endemi Covid-19 Dari WHO

Pemerintah Tunggu Keputusan Endemi Covid-19 Dari WHO

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 2 November 2022

Pemerintah Tunggu Keputusan Endemi Covid-19 Dari WHO

Oleh: Satria Pandu Jati

Kasus Covid-19 di Indonesia ternyata terus menunjukkan arah pembaikan, namun demikian bukan lantas pandemi hilang begitu saja. Selain itu keputusan untuk mengubah statusnya menjadi endemi berada di tangan WHO. Masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster seiring adanya subvarian Covid-19 XBB.
Berdasarkan angka reproduksi efektif (RT) dari COVID-19 di Indonesia, ternyata angkanya berada di bawah satu, yakni berada pada 0,8. Bahkan pencapaian tersebut sudah terjadi sejak pertengahan bulan Agustus 2022 lalu. Hal tersebut menurut Epidemiolog Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo bisa dikatakan jika memang angka reproduksi efektif dari suatu virus berada di bawah satu, berarti tingkat penularan menjadi sangat kecil. Pasalnya, dia memberikan contoh, jika angka reproduksi efektifnya 2, berarti satu orang yang positif akan menulari dua orang lain dan seterusnya.
Bukan hanya berdasarkan reproduksi efektif saja, melainkan jika melihat indikator lain, yakni positivity rate Covid-19 di Indonesia sudah mendekati level 5 persen, sehingga memang banyak ditemui kalau fasilitas pelayanan kesehatan sudah tidak terlalu terbebani lagi oleh pasien Covid-19, tidak seperti pada tahun sebelumnya tatkala virus itu sedang sangat membludak. Senada dengan hal tersebut, angka kematian akibat Covid-19 pun juga ikut semakin menurun.
Padahal di sisi lain, menurut Dr Windhu masih banyak negara yang situasinya lebih buruk dibandingkan Indonesia. Dengan mobilitas yang tinggi, ada potensi muncul mutasi dan varian baru Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah sudah sangat berhasil melakukan penanganan dan pengendalian pandemi, serta disatu sisi juga berupaya untuk membuka kembali berjalannya roda perekonomian di Tanah Air dengan mulai melonggarkan kebijakan mobilitas bagi masyarakat.
Meski berbagai indikator memang sudah menunjukkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami pembaikan, namun bukan berarti pandemi sudah benar-benar berakhir begitu saja. Pencabutan status pandemi memang masih berada ditangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dr Windhu juga mengungkapkan sebenarnya dari data-data yang telah disebutkan, Indonesia sudah mulai masuk ke dalam fase awal endemi. Namun dirinya juga masih dengan penuh waspada menjelaskan bahwa meski berada di fase awal endemi, tujuannya bukan endemi, tapi sporadis. Gambarannya sesekali ada, sesekali hilang.
Menurut Epidemiolog Universitas Airlangga tersebut, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah tidak mendahului keputusan WHO dalam mengakhiri status pandemi, sehingga terus saja memantau bagaimana perkembangan status dari WHO. Selain itu, dirinya juga kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menggalakkan vaksinasi booster dengan jauh lebih masif lagi, dengan target sekitar 70 persen populasi bisa menjalani vaksin hingga setidaknya akhir tahun nanti untuk jauh lebih menjamin terbentuknya herd immunity agar status endemi akan menjadi semakin jelas bisa diraih. Baginya, vaksinasi booster dosis ketiga memang seharusnya bisa dikejar dan disebarkan hingga ke semua daerah di Tanah Air.
Menurut Windhu, WHO yang memiliki wewenang untuk mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Setelah itu, status pandemi di Indonesia pun berakhir. Bukan hanya melihat status dari satu negara saja, melainkan keputusan WHO untuk tetap memberlakukan status pandemi Covid-19 adalah juga bagaimana mereka melihat negara-negara lainnya yang ternyata masih belum dalam kondisi yang benar-benar aman akan ancaman. Ketika semua negara sudah mulai aman, maka bukan tidak mungkin status pandemi akan bisa dicabut.
Sebelumnya, ketika infeksi Covid-19 dan kematian terkait terus menurun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa kemungkinan munculnya varian virus corona yang lebih mematikan dan lebih menular tetap ada dan mendesak semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Sehingga memang semua orang harus terus meningkatkan kewaspadaan diri masing-masing dan tidak terlalu tergesa-gesa atau kemudian menjadi lengah karena menganggap seolah pandemi sudah tidak ada.
Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan bahwa subvarian Omicron lebih menular daripada pendahulunya, dan risiko varian yang lebih menular dan lebih berbahaya tetap ada. Bahkan dirinya juga mengingatkan kepada semua orang bahwa bukan tidak mungkin, kasus Covid-19 akan kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang.
Menurut Tedros, meski saat ini memang di beberapa wilayah didunia sedang terjadi penurunan kasus dan juga penurunan tingkat kematian akibat Covid-19, akan tetapi terdapat risiko cuaca dingin dibelahan bumi Utara yang bisa saja kembali meningkatkan risiko rawat inap serta kematian dalam beberapa bulan ke depan. Memang, sebelumnya pihak WHO sendiri juga sempat mengungkapkan bahwa manusia harus bersiap di tahun-tahun mendatang untuk bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.
Sehingga meski semua indikator menunjukkan perbaikan mengenai Covid-19 di Indonesia dan juga mengindikasikan bahwa penanganan serta pengendalian pandemi yang dilakukan oleh pemerintah RI mengalami kesuksesan yang besar, namun sama sekali bukan berarti pandemi hilang begitu saja. Tetap, keputusan mengenai status virus itu mutlak berada ditangan WHO dengan berbagai penilaian mereka, sehingga protokol kesehatan serta vaksinasi harus tetap digencarkan oleh seluruh masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Persada institute

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara…

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi Oleh : Jems Andrian Pemerintah bersama…

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.