• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Arahan Presiden dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengapresiasi Arahan Presiden dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 12 May 2022

Mengapresiasi Arahan Presiden dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Oleh : Abdul Majid

Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar semua pihak berhati-hati dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan saat ini dunia masih menghadapi situasi pandemi Covid-19 sekaligus krisis akibat gejolak perang Ukraina-Rusia.

Pandemi membuat perekonomian jungkir-balik karena fokus beralih ke bidang kesehatan, dan krisis terjadi tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Setelah dua tahun berangsur-angsur keadaan membaik, tetapi harga minyak dunia naik drastis menjadi 130 dollar amerika per barrel. Penyebabnya karena invasi Rusia ke Ukraina.

Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan saja. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam acara yang diadakan secara hybrid ini, Presiden Jokowi berpesan ke semua pihak karena saat ini masih pandemi dan kita harus siap jika ada krisis hingga tahun depan.

Penyebabnya karena Eropa Timur masih bergejolak akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Presiden Jokowi memberi beberapa arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk fokus dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja

Mengapresiasi Arahan Presiden dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Oleh : Abdul Majid

Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar semua pihak berhati-hati dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan saat ini dunia masih menghadapi situasi pandemi Covid-19 sekaligus krisis akibat gejolak perang Ukraina-Rusia.

Pandemi membuat perekonomian jungkir-balik karena fokus beralih ke bidang kesehatan, dan krisis terjadi tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Setelah dua tahun berangsur-angsur keadaan membaik, tetapi harga minyak dunia naik drastis menjadi 130 dollar amerika per barrel. Penyebabnya karena invasi Rusia ke Ukraina.

Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan saja. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam acara yang diadakan secara hybrid ini, Presiden Jokowi berpesan ke semua pihak karena saat ini masih pandemi dan kita harus siap jika ada krisis hingga tahun depan.

Penyebabnya karena Eropa Timur masih bergejolak akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Presiden Jokowi memberi beberapa arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk fokus dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri. Pembelian impor harus diganti dengan pembelian dalam negeri, dan ada potensi pembelian barang dan jasa sebesar 1.062 Triliun rupiah.

Kedua, Presiden Jokowi meminta untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. UMKM juga harus didampingi agar naik kelas. Sedangkan yang ketiga, Presiden ingin agar ada hilirisasi industri. Misalnya di daerah pertambangan bisa dibangun smelter-smelter agar nilai tambahnya berkali-kali lipat.
Berikutnya, Presiden Jokowi meminta kemandirian dan produktivitas di sektor pangan dan energi. Beliau juga berpesan untuk meningkatkan investasi, juga mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Sumber daya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan dan menurunkan angka stunting. Terakhir, beliau meminta jajarannya untuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai pertengahan tahun 2022.
Ketujuh arahan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional wajib diapresiasi. Penyebabnya karena beliau selalu memandang jauh ke depan dan bersiap jika ada krisis berkepanjangan karena situasi politik yang buruk di Eropa Timur. Imbauan beliau adalah langkah untuk bersiap dalam keadaan seburuk apapun.
Selain itu, masyarakat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah karena memikirkan keadaan ekonomi di Indonesia secara jangka panjang. Misalnya pada hilirisasi industri. Jika bahan tambang diolah lagi tentu angka jualnya akan lebih tinggi, dan memang minyak mentah dilarang dijual begitu saja karena harganya kurang bagus.
Pemerintah juga sangat mendukung UMKM (usaha kecil, mikro, dan menengah) karena merekalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Para pengusaha UMKM tidak hanya diberi bantuan berupa uang cash tetapi juga pendampingan untuk marketing online. Dengan begitu maka yang diberi adalah kail, bukan hanya ikan, sehingga bisnisnya makin maju.
Bidang investasi juga sangat diperhatikan oleh pemerintah dan di UU Omnibus Law Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan masuknya para pebisnis yang akan menanamkan modal. Investasi amat penting karena dengan dana dari investor kita bisa menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Ketika ada banyak investor maka juga menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia karena banyak lapangan kerja yang dibuka.

Arahan Presiden Jokowi dalam perencanaan Pembangunan Nasional perlu mendapat apresiasi banyak pihak. Dengan adanya arahan tersebut, perencanaan pembangunan nasional memiliki arah yang jelas sesuai dengan kebutuhan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

dan modal untuk membeli produk dalam negeri. Pembelian impor harus diganti dengan pembelian dalam negeri, dan ada potensi pembelian barang dan jasa sebesar 1.062 Triliun rupiah.

Kedua, Presiden Jokowi meminta untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. UMKM juga harus didampingi agar naik kelas. Sedangkan yang ketiga, Presiden ingin agar ada hilirisasi industri. Misalnya di daerah pertambangan bisa dibangun smelter-smelter agar nilai tambahnya berkali-kali lipat.
Berikutnya, Presiden Jokowi meminta kemandirian dan produktivitas di sektor pangan dan energi. Beliau juga berpesan untuk meningkatkan investasi, juga mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Sumber daya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan dan menurunkan angka stunting. Terakhir, beliau meminta jajarannya untuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai pertengahan tahun 2022.
Ketujuh arahan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional wajib diapresiasi. Penyebabnya karena beliau selalu memandang jauh ke depan dan bersiap jika ada krisis berkepanjangan karena situasi politik yang buruk di Eropa Timur. Imbauan beliau adalah langkah untuk bersiap dalam keadaan seburuk apapun.
Selain itu, masyarakat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah karena memikirkan keadaan ekonomi di Indonesia secara jangka panjang. Misalnya pada hilirisasi industri. Jika bahan tambang diolah lagi tentu angka jualnya akan lebih tinggi, dan memang minyak mentah dilarang dijual begitu saja karena harganya kurang bagus.
Pemerintah juga sangat mendukung UMKM (usaha kecil, mikro, dan menengah) karena merekalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Para pengusaha UMKM tidak hanya diberi bantuan berupa uang cash tetapi juga pendampingan untuk marketing online. Dengan begitu maka yang diberi adalah kail, bukan hanya ikan, sehingga bisnisnya makin maju.
Bidang investasi juga sangat diperhatikan oleh pemerintah dan di UU Omnibus Law Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan masuknya para pebisnis yang akan menanamkan modal. Investasi amat penting karena dengan dana dari investor kita bisa menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Ketika ada banyak investor maka juga menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia karena banyak lapangan kerja yang dibuka.
Arahan Presiden Jokowi dalam perencanaan Pembangunan Nasional perlu mendapat apresiasi banyak pihak. Dengan adanya arahan tersebut, perencanaan pembangunan nasional memiliki arah yang jelas sesuai dengan kebutuhan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara…

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi Oleh : Jems Andrian Pemerintah bersama…

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.