Pembentukan DOB Papua Harus Terus Terlaksana

Pembentukan DOB Papua Harus Terus Terlaksana

Oleh : Rebecca Marian

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua merupakan langkah konkret untuk memajukan Papua yang memiliki wilayah luas. Dengan demikian, pemekaran wilayah Papua harus dapat terus terlaksana.

Pemerintah RI akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan berbagai macam strategi, termasuk di Papua. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan membentuk Otonomi Khusus Papua (Otsus) yang kemudian berlanjut dengan dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB).

Yan Mandenas selaku Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa ketiga DOB tersebut akan berjalan sesuai dengan target yang memang telah dirancang oleh Pemerintah pusat dan DPR RI.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap berjalan karena memang tujuannya adalah melakukan percepatan pembangunan bagi negara.

Selain itu, ternyata sejauh ini DPR sendiri juga telah bergerak cepat yakni dengan mengesahkan RUU bagi pembentukan ketiga DOB tersebut, yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. RUU yang merupakan hasil usulan langsung dari DPR RI itu pun juga sudah dikirimkan ke Presiden.

Langkah selanjutnya setelah dikirimkan ke Presiden, dijelaskan lebih lanjut oleh Yan bahwa saat ini pihak DPR tinggal menunggu dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) serta selanjutnya bisa langsung dilakukan pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang pemekaran wilayah.

Pembahasan mengenai RUU tersebut juga akan terus dilakukan dan bahkan akan berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Kemudian menyusul dengan langkah selanjutnya yakni ketiga provinsi baru tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan APBN di tahun 2023. Tentunya percepatan pembahasan dan juga perancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut bertujuan agar supaya bisa segera dijadikan sebagai UU oleh Presiden dan DPR supaya Pemerintah bisa langsung mengalokasikan dana anggaran.
Setidaknya, ditegaskan oleh Yan Mandenas, bahwa pada tahun 2023 mendatang pemekaran ketiga provinsi ini memang harus segera dilakukan. Di sisi lain Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mengaku sangat mendukung pembentukan DOB Papua karena Pemerintah dan DPR telah memiliki rancangan dan target yang jelas
Dikatakan oleh Benhur Tomi Mano bahwa seluruh langkah yang telah dipersiapkan mengenai DOB tersebut memang ditujukan untuk percepatan pembangunan di Papua yang diperjuangkan terus oleh Pemerintah dan DPR. Tentunya percepatan pembangunan yang dilakukan itu bukanlah semata tidak memiliki tujuan yang berarti, namun justru agar segera terjadi kesejahteraan di masyarakat serta akan jauh lebih mempermudah pelayanan Pemerintah bisa sampai ke sana.
Sejauh ini seluruh masyarakat Papua sendiri sangat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang maju, pendidikan hingga wisata yang juga maju. Tentu berbagai harapan tersebut bukan tidak mungkin akan mudah untuk tercapai apabila percepatan pembangunan yang telah digagas oleh Pemerintah beserta DPR bisa terlaksana sesuai dengan target.
Kesempatan ini sudah sangat baik diberikan oleh Pemerintah dan DPR, maka dari itu masyarakat Papua sendiri justru harus bisa bekerja keras supaya daerahnya bisa terbangun dan mampu untuk memanfaatkan kesempatan dan momentum terbaik ini. Justru beberapa pihak yang melakukan penolakan mengenai DOB ini adalah mereka yang kepentingannya terganggu dan sama sekali tidak mencerminkan keinginan masyarakat Papua untuk bisa maju.
Dengan terlaksananya DOB sesuai dengan target, maka bukan tidak mungkin Papua akan segera menjadi wilayah yang maju dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga ekonomi. Karena selama ini sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Papua teramat besar dengan sumber daya alamnya ang sangat luar biasa. Ketika itu semua terwujud, bukan tidak mungkin pula pembangunan secara keseluruhan di indonesia akan terjadi dengan lebih maksimal.
Pembentukan DOB Papua harus dapat terus terlaksana sesuai dengan agenda yang ditentukan. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025