• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Energi»IPU ke – 144 TonggakTransisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan Dunia

IPU ke – 144 TonggakTransisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan Dunia

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 19 March 2022

IPU ke – 144 TonggakTransisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan Dunia

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dyah Roro Esti, mengatakan isu perubahan iklim dalam IPU ke – 144 di Nusa Dua Bali sangat relvan.

Dalam hal itu tentunya perhelatan internasional ini dapat menjadi tonggak transisi energi fosil ke energy terbarukan.

Selain isu perubahan iklim, isu lain yang juga penting untuk dibahas dalam sidang IPU mendatang adalah isu mengenai energi. Dyah mengatakan 30 persen dari total emisi karbon dihasilkan dari sektor energi.

“PR kita banyak sekali, karena ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil ini masih tinggi,” ujarnya.

Dyah menambahkan, harus diakui bahwa energi fosil berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Selain itu, energi fosil juga telah menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat amat banyak.

Bukan hanya Indonesia yang memiliki ketergantungan terhadap energi fosil, namun negara – negara di seluruh dunia juga masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil termasuk negara – negara Eropa dan Amerika Serikat, pungkas Dyah.

“Maka dengan kita mendorong transisi, kita mengetahui bahwa transisi ini membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang, bagaimana kita bertransisi dari yang tadinya mayoritas dari misalnya pembangkit listrik kita berdasarkan energi fosil menjadi momentum tersendiri untuk bisa mendorong utilisasi daripada energi terbarukan,” jelasnya.

“Sementara itu, terkait dengan isu lingkungan hidup yang diangkat dalam agenda utama IPU ke – 144 di Bali sangat amat besar relevansinya terhadap Cop26 terlebihnya negara Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016 waktu itu diundang-undangkan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2016, kita sudah ratify dengan goal besar untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dan juga 41 persen dengan bantuan internasional,” kata Dyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (18/3/2022).

Sebanyak 192 negara telah meratifikasi Paris Agreement. Oleh karena itu, komitmen lintas negara sangat dibutuhkan untuk menekankan ataupun mengurangi emisi karbon secara keseluruhan, kata Dyah.

Politikus muda Partai Golkar itu juga akan berbicara di young parliamentary di IPU. Dalam kesempatan itu dirinya juga akan berbicara soal lingkungan. “Isu lingkungan ini kan bukan hanya energi, tetapi juga bagaimana kita bisa mengurangi kerusakan lingkungan yang tidak jauh terjadi di perhutanan kita, bagaimana kita mengurangi deforestasi dan lain sebagainya ini juga merupakan topik yang patut kita bahas bersama,” ucapnya.

“Mudah mudahan itu juga bisa merupakan momentum tersendiri bagaimana para pemuda di parlemen bisa menyuarakan di negaranya masing-masing, terkait isu-isu yang mendesak, baik itu berkaitan tentang penanganan Covid-19, tetapi juga climate change yang merupakan isu terkini, tetapi juga dampaknya terhadap masa depan para generasi penerus bangsa,” imbuhnya.

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

September 1, 2026

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

September 1, 2026

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional…

Pemerintah Perketat Disiplin Kepala SPPG untuk Perkuat Keamanan Pangan MBG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Perketat Disiplin Kepala SPPG untuk Perkuat Keamanan Pangan MBG JAKARTA — Pemerintah memperketat disiplin…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.