• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Tokoh Adat dan Pemuda Papua Dukung Otsus dan Pemekaran Wilayah

Tokoh Adat dan Pemuda Papua Dukung Otsus dan Pemekaran Wilayah

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 30 September 2021

Oleh : Agung Wijayanto

Pemekaran wilayah Papua merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Terkait hal tersebut, sejumlah kepala suku, tokoh adat, agama dan pemuda di Papua mendukung rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah.

Kebijakan ini dinilai tepat karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.
Dukungan terhadap Otsus jilid II dan pemekaran wilayah datang dari sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda yang tergabung dalam Forum Indonesia Bersatu Tanah Papua. Mereka terdiri dari Ondofolo Yanto Ohee (Ketua Presidium Putra Putri Pejuang Pepera/P5 yang juga Koordinator Forum Indonesia Bersatu Tanah Papua), Pdt. Coto Mauri S.Th (Tokoh Agama), Sem Kogoya (Wakil Ketua Koordinator Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua), Beni Tesia (Tokoh Masyarakat Greminawa), Neil Manobi (Tokoh Pemuda Sentani), Rudi Yappo Samori (Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Jayapura), Eroll Marweri (Ketua KNPI Kabupaten Jayapura) dan David Ohee (Pengurus KNPI Kabupaten Jayapura).
Sementara itu tokoh adat Ondofolo dan kepala suku di Kabupaten Jayapura juga memberikan dukungan penuh agar Otsus tetap berlanjut, mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan mendukung pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XX Tahun 2021 di Papua.
Tokoh adat yang lain yaitu Benhur Yaboisembut, S.Th, (Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy) juga memberikan dukungan keberlanjutan Otsus dan pemekaran wilayah. Menurutnya, dengan hadirnya DOB, akan mempercepat proses pembangunan di daerah, terutama di Kabupaten Jayapura. Sementara terkait PON XX 2021, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat yang bisa memberikan kesempatan PON berlangsung di Papua.
Kepala Suku wilayah Grimenawa yang juga Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Grimenawa, Marthinus Kasuai mengatakan kehadiran Otsus ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua. Karena itu, kehadirannya harus memberikan dampak bagi masyarakat di Papua.
Banyaknya dukungan dari sejumlah pihak mengindikasikan bahwa perpanjangan Otsus jilid II dan pemekaran DOB sangat dibutuhkan oleh masyarakat di bumi Cendrawasih. Karena kita ketahui bahwa pemekaran DOB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Pemekaran ini adalah aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak beberapa tahun silam.

Jika melihat luas dan kondisi geografis Papua, memang perlu adanya pemekaran, namun sebaiknya dilaksanakan bertahap dan tetap harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pemekaran wilayah ini hanya menjadi kebutuhan politik elite tertentu. Masyarakat perlu diajak dialog untuk menentukan hal ini.
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dibutuhkan sinergitas yang terarah dan terukur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dukungan dana yang cukup besar yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Otsus. Tujuan dari pemekaran DOB tersebut adalah untuk lebih fokus dalam mensejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.
Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakat juga ikut merasakan dampaknya. Selain itu tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan SDM masyarakat Papua agar bisa bersaing dengan wilayah lain.
Pemekaran wilayah di Papua bergantung pada kemampuan keuangan negara dan hasil revisi UU Otsus Papua. Pemerintah mengusulkan perubahan pasal yang berisi ketentuan pemekaran wilayah di Papua untuk mendukung realisasi skenario pemekaran Papua. Pemekaran wilayah otonomi baru yang dilakukan pemerintah pusat, tentu sangat positif bagi kemajuan masyarakat yang ada di tanah Papua.
Banyaknya dukungan dari sejumlah pihak terkait dengan DOB, sudah selayaknya pemekaran wilayah di Papua menjadi program yang dapat dilaksanakan secara serius. Dengan adanya program tersebut, pembangunan di tanah Papua diharapkan bisa segera terlaksana sesuai rencana dan akses untuk masyarakat umum akan semakin mudah.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik

October 22, 2026

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pembangunan Rakyat Jadi Prioritas Menuju Indonesia Sejahtera

October 22, 2026

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik

By Kata IndonesiaOctober 22, 20260

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik  Oleh: Pamella Dewi Lorena Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum mengevaluasi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan risiko gangguan iklim, perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan di atas lima persen. Namun, resiliensi makroekonomi perlu ditelaah melalui produktivitas, daya beli, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas tidak semata ditentukan pertumbuhan produk domestik bruto. Stabilitas harga, kesinambungan investasi, ketahanan produksi, serta efektivitas kebijakan sosial merupakan indikator yang saling berkaitan. Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan fondasi struktural agar perekonomian tidak rentan terhadap tekanan eksternal. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perkembangan ekonomi Indonesia harus ditempatkan dalam konteks tantangan global yang kompleks. Perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, konflik geopolitik, peperangan, serta fenomena El Niño menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi aktivitas perekonomian. Menurut Firman, berbagai tekanan tersebut tidak menghalangi Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dengan inflasi relatif terkendali. Kebijakan hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah domestik. Ketahanan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan stabilitas jangka pendek dengan transformasi ekonomi jangka panjang. Stabilitas makroekonomi menyediakan ruang investasi, sedangkan hilirisasi berpotensi memperkuat struktur industri nasional. Meski demikian, kontribusinya terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat perlu terus dievaluasi. …

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pembangunan Rakyat Jadi Prioritas Menuju Indonesia Sejahtera

By Kata IndonesiaOctober 22, 20260

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pembangunan Rakyat Jadi Prioritas Menuju Indonesia Sejahtera Oleh: Bagas Wicaksono Dua tahun…

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.