Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pembangunan Rakyat Jadi Prioritas Menuju Indonesia Sejahtera
Oleh: Bagas Wicaksono
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan strategis diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas perlindungan sosial, dan memperkuat kemandirian bangsa. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penguatan koperasi desa, serta pengembangan industri nasional, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Di tengah dinamika ekonomi global, Indonesia terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan mengendalikan inflasi menjadi modal penting untuk mempertahankan aktivitas usaha, mendukung daya beli masyarakat, serta melanjutkan berbagai program prioritas. Stabilitas ekonomi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperluas pembangunan sekaligus mendorong pemerataan kesempatan ekonomi di berbagai daerah.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai ketahanan ekonomi Indonesia merupakan modal penting dalam menghadapi tekanan global. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, dan pengembangan hilirisasi menjadi faktor pendukung bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Ke depan, peningkatan produktivitas dan penguatan struktur ekonomi diharapkan semakin memperbesar manfaat pertumbuhan bagi masyarakat sekaligus memperkokoh daya saing Indonesia.
Penguatan hilirisasi juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Abra El Talattov, menilai perluasan hilirisasi yang terintegrasi dengan industri padat karya dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Pengembangan pengolahan lanjutan akan memperluas keterlibatan industri domestik, mendorong pertumbuhan industri pendukung, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan demikian, investasi tidak hanya memperkuat kapasitas produksi nasional, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pembangunan yang berorientasi pada rakyat turut diwujudkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses makanan bergizi, mendukung tumbuh kembang anak, dan mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat serta produktif. Pelaksanaannya juga membuka peluang bagi petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk terlibat dalam rantai pasok pangan. Dengan mengoptimalkan potensi produsen lokal, MBG berpeluang memperkuat perekonomian daerah sekaligus menghubungkan peningkatan gizi masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Upaya memperkuat ketahanan pangan juga dapat didukung melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Abra El Talattov, yang juga menjabat Kepala Center of Food, Energy and Sustainability Development INDEF, menilai koperasi desa berpotensi menjadi agregator yang menghubungkan produsen dengan pasar serta mendistribusikan komoditas dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan. Peran tersebut dapat memperluas akses pasar bagi petani dan peternak sekaligus membantu menjaga keseimbangan pasokan serta keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.
Dalam konteks peningkatan produksi pangan, penguatan fungsi KDMP dapat menjadi bagian dari upaya memperluas penyerapan hasil produksi dan memberikan kepastian pasar bagi produsen. Dukungan jaringan distribusi, fasilitas penyimpanan, serta lokasi koperasi yang dekat dengan masyarakat akan semakin memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa.
Selain memperkuat ketahanan pangan, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa. Program Sekolah Rakyat membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui dukungan tenaga pendidik berkualitas, fasilitas pembelajaran memadai, dan pendampingan berkelanjutan, program ini diharapkan memperluas mobilitas sosial serta mendukung upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan juga melengkapi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan. Bantuan sosial membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan penguatan pelayanan kesehatan mendukung pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Apabila dijalankan secara terpadu dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, kebijakan tersebut dapat memperkuat ketahanan keluarga sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Respons masyarakat turut memberikan gambaran mengenai penerimaan terhadap kebijakan pemerintah. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyampaikan bahwa survei lembaganya mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen, berdasarkan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan puas. Survei pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi tersebut mencatat 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Hasil ini menjadi salah satu gambaran persepsi publik terhadap jalannya pemerintahan.
Memasuki tahun ketiga, kesinambungan program prioritas menjadi peluang untuk memperkuat hasil pembangunan yang semakin merata. Sinergi antara MBG, Sekolah Rakyat, KDMP, perlindungan sosial, dan hilirisasi dapat membangun hubungan yang saling mendukung antara peningkatan kualitas manusia, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan konsistensi pelaksanaan, penguatan tata kelola, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki landasan untuk terus mendorong Indonesia yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berkeadilan.
*Penulis merupakan Pemerhati Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
