Oleh : Sabby Kosay
Kelompok separatis dan teroris (KST) sedang dikepung oleh Satgas Nemangkawi, baik markasnya maupun pemasok senjatanya. Sumber pendanaan mereka juga sedang diselidiki, agar terkuak fakta bahwa siapa dalang yang sebenarnya.
Pemberantasan KST dilakukan dengan cepat oleh aparat, termasuk sumber pendanaannya. Keberadaan uang sangat penting karena jika tahu siapa oknum yang menyuplai uang untuk KST, maka organisasi teroris ini bisa dibubarkan. Karena dari hulu hingga hilir ditelusuri, sehingga tiap anggota KST hingga pendukungnya akan tertangkap dan dimasukkan penjara.
Fakta makin terkuak ketika Murib tertangkap oleh anggota Satgas Nemangkawi, di Kabupaten Puncak. Dialah pemasok senjata api ke KST dan saat ditangkap, ada uang sebanyak 370 juta rupiah dan beberapa barang bukti lain.
Lantas ditemukan fakta selanjutnya bahwa ia mendapatkan uang itu dari oknum pejabat di Pemda Puncak, dan totalnya mencapai 600 juta rupiah. Uang itu diberikan pada februari 2021 lalu dan diperuntukkan pada Lekagak Telenggen, salah satu pentolan KST yang jadi DPO. Sangat miris karena uang sebanyak itu diambil dari dana desa yang notabene uang negara.
Kombes Iqbal Alqudussy, Kepala Satgas Humas Operasi Nemangkawi menyatakan bahwa akan mengusut keterlibatan Pemda Puncak dalam kasus ini. Meski saat digeledah ada barang bukti berupa buku catatan, tetapi tidak ditemukan nama seorang pejabat di daerah tersebut.
Namun aparat tentu tak akan menyerah dan terus menyelidiki kasus ini. Karena bisa saja oknum itu menggunakan nama samaran atau rekening orang lain untuk mentransfer ke Murib, agar tidak ketahuan. Atau cara lain adalah dengan menyerahkan uangnya secara tunai, sehingga tidak ada jejak digitalnya dan akan susah untuk diselidiki.
Dari hasil penyelidikan, maka muncul dugaan bahwa tersangkanya adalah oknum pejabat di daerah Tolikara. Ia menyuplai uang dan mempercayakan pada Murib, karena merupakan teman saat kuliah di salah satu kampus di Papua. Penemuan ini tentu mengejutkan, karena ada oknum pejabat negara tetapi malah menghianati negara.
Jika benar oknum pejabat dari Tolikara yang menyalurkan uang ke KST, untuk membeli senjata tajam, maka sangat memalukan. Karena ia menyalahgunakan jabatannya untuk mendukung kelompok teroris. Sehingga jika tertangkap akan terkena 2 kasus sekaligus: tindak pidana korupsi dan terorisme.
Motif dari oknum itu untuk mendukung KST adalah karena tidak mendukung otonomi khusus. Oleh karena itu, ia ingin menggagalkan program ini, dan menyuruh KST yang melakukannya. Tindakan ini sangat pengecut karena oknum tidak mau mengotori tangannya sendiri saat berbuat onar.
Aparat masih menyelidiki apakah ada oknum pejabat lain yang mendukung KST. Karena jika ada, tentu mereka bisa dipecat dari jabatannya. Karena seenaknya sendiri memanfaatkan pangkat dan malah mendukung kelompok teroris yang berbahaya.
Jangan sampai ada pemasok selanjutnya sehingga KST terus mendapat suplai senjata api, lalu menggunakannya untuk mengancam masyarakat dan berencana membunuh aparat. Oleh karena itu, perlu distop sumber dananya agar KST kebingungan. Karena tidak ada lagi ‘induk’ yang ‘menyuap’ mereka dengan fasilitas, logistik, dan senjata api.
Semoga penyelidikan ini lekas selesai, agar tidak ada lagi oknum pejabat yang berani KKN dan menyalahgunakan uang dana desa. Jika suplai senjata api dan uang distop, maka KST akan kocar-kacir dan mereka ‘turun gunung’ untuk mencari makanan. Lalu pada saat itu akan lebih mudah ditangkap oleh aparat. KST akan dibubarkan agar tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
Baca Juga
