• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Gelar Deklarasi Virtual, FPMSI Ajak Masyarakat Dukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

Gelar Deklarasi Virtual, FPMSI Ajak Masyarakat Dukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 23 June 2021

Kelompok separatis dan Teroris (KST) di Papua memang sangat meresahkan seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Papua. Seringnya  mereka menyebar teror secara fisik maupun psikis, telah menciptakan berbagai ketakutan warga masyarakat yang hidup di Papua. Bahkan, dalam aksinya selama ini, mereka juga membunuh warga  sipil dan menghancurkan fasilitas umum masyarakat.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) membetikan dukungan kepada TNI POLRI melalui deklarasi virtual guna  mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap KST Papua demi keberlanjutan Pembangunan menuju Papua yang damai dan sejahtera pada Kamis, (17/6) oleh komunitas warganet dan Milenial termasuk yang berasal dari Papua dan berada  di berbagai daerah.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan diadakannya deklarasi virtual dalam rangka mengajak masyarakat dan berbagai tokoh publik asli Papua untuk mendukung penegakan hukum terhadap KST Papua demi keberlanjutan  pembangunan menuju peningkatan  kesejahteraan masyarakat Papua.

“Mengajak partisipasi dan peran aktif warganet khususnya kalangan milenial  asal Papua  melalui aksi-aksi posting konten positip yang menumbuhkaan optimisme warga bangsa terhadap  penegakan hukum  terhadap KST di Papua demi menjamin keberlanjutan pembangunan” ucap Rusdil.

Rusdil berharap agar masyarakat dan kalangan Milenial Papua ikut menyebarkan informasi positif dan mencerahkan terhadap upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

“Ayo Kaka Pace dan Mace, kita sebarkan pandangan dan opini yang positif seputar dukungan penegakan hukum terhadap kelompok separatis dan teroris di Papua demi lancarnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan” ajak Rusdil.

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.