• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»KAMI Memecah Belah Perdamaian

KAMI Memecah Belah Perdamaian

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 16 September 2020

Oleh : Lola Ariesty

Keberadaan KAMI ditolak oleh banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Mereka anti terhadap organisasi ini karena dianggap memecah perdamaian. Selain itu, KAMI juga melanggar protokol kesehatan karena saat deklarasi mengundang banyak orang. Padahal mereka adalah tokoh publik yang seharusnya memberi contoh yang baik.

Saat berpidato, para anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjanji ingin menyelamatkan negri Ini tapi sayangnya ia tak punya contoh konkrit bagaimana caranya. Masyarakat kecewa karena mereka hanya bisa bicara tanpa membantu penanganan efek corona, namun menuntut agar rakyat diselamatkan. Padahal anggota KAMI adalah tokoh yang punya koneksi dan uang.

Baca juga: Pecinta Makanan Manis? Fat Bubble Dessert Cafe, Pilihan Yang Pas!

Sayangnya kelebihan uang mereka tak disalurkan untuk hal yang baik. Masyarakat jadi menolak deklarasi KAMI tahap selanjutnya di beberapa kota di Indonesia. Karena KAMI seakan hanya bisa pamer kelebihan dan menuntut pemerintah. Namun lupa bahwa sebuah masalah bisa cepat diselesaikan jika bekerja sama, dan mereka tak mau ikut cawe cawe.

Di Sukoharjo, puluhan orang berunjuk rasa di depan gedung DPRD untuk menolak deklarasi KAMI yang akan diadakan di sana. Mereka bergabung dalam Serikat Rakyat Sukoharjo.

KAMI ditolak masuk daerah tersebut karena dianggap haus kekuasaan dan merupakan gerakan makar. Selain itu KAMI bisa memecah perdamaian di Indonesia karena hobi mengadu domba.

Di Bandung juga ada penolakan deklarasi KAMI, bahkan demo diadakan 2 kali. Yang pertama di depan Gedung Sate, dan kedua di halaman hotel yang akan dibuat tempat deklarasi.

Masaa menuntut KAMI pergi dari Jawa Barat karena dkhawatirkan menimbulkan klaster corona di hotel. Karena deklarasi akan dihadiri ratusan orang dan protokol kesehatannya dipertanyakan.
Sementara di Boyolali, massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Boyolali (MPB) mengadakan aksi damai di tepi Alun-Alun Kidul.

Mereka menolak hadirnya KAMI karena dianggap sebagai provokator rakyat. MPB ingin agar rakyat Indonesia bersatu dalam kedamaian. Jadi jangan ada yang mendukung KAMI karena bisa memecah belah bangsa.
Agus Priyanto, koordinator aksi menyatakan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tidak sesuai dengan visi dan misi MPB.

Organisasi itu jangan sampai masuk karena akan merusak kedamaian dan situasi kondusif di Boyolali. Dkhawatirkan jika KAMI mengadakan deklarasi, sikap masyarakat akan terbelah dan mengakibatkan perpecahan dan berujung konflik tajam.

Penolakan KAMI di banyak kota menunjukkan bahwa organisasi ini tidak mendapat simpati rakyat. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan Indonesia, kalau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah? Malah bisanya hanya pamer kemampuan berpidato lalu mencaci maki kebijakan pemerintah.

Sungguh tak elok karena mereka adalah tokoh senior tapi tak bisa menjaga omongannya.
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia juga tidak bisa menunjukkan langkah apa yang dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia.

Karena rakyat butuh kejelasan dan tentunya pekerjaan. Jika saja mereka membuka perusahaan dengan industri padat karya, maka akan jelas menolong masyarakat, karena jumlah pengangguran bisa berkurang secara drastis.

Para tokoh KAMI dianggap bagaikan sosok Sengkuni yang jadi penghianat bangsa. Karena mereka mendesak agar presiden dimakzulkan.

Selain itu, masyarakat juga diprovokasi untuk membenci pemerintah yang mereka anggap zalim. Padahal sebenarnya KAMI-lah yang playing victim dan menganggap dirinya korban, padahal adalah pelaku pemecah kedamaian.
Jika KAMI sudah ditolak di berbagai kota, mau diapakan lagi? Seharusnya mereka instropeksi mengapa tidak mendapat dukungan rakyat.

Karena masayrakat sudah cerdas dan tidak mudah terhasut oleh pengaruh buruk mereka, yang mengajak untuk memusuh pemerintah. Jangan ada lagi yang terkena bujukan KAMI karena bisa memecah perdamaian Indonesia.

Penulis adalah pengamat sosial politik, aktif dalam Literasi Politik Milenial Bangkit

Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif

September 16, 2026

Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

September 16, 2026

Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif

By Kata IndonesiaSeptember 16, 20260

Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan…

Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

By Kata IndonesiaSeptember 16, 20260

Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan Jakarta – Pemerintah Indonesia terus…

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

By Kata IndonesiaSeptember 16, 20260

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan  Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. …

Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas 

By Kata IndonesiaSeptember 16, 20260

Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas Oleh : Catur Ronggo Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.