Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif
JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang.
Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.
Prabowo menghadiri hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, Sabtu (12/9/2026). Pertemuan yang berada di bawah Keketuaan India itu mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
Dalam sesi khusus kepala negara anggota penuh BRICS bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Prabowo menyampaikan pentingnya membangun ketahanan menghadapi perubahan dan ketidakpastian global.
Menurut dia, ketahanan perlu dibangun mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, kemudian berkembang menjadi ketahanan kolektif.
BRICS dinilai memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut karena negara-negara anggotanya mencakup pasar besar dan memiliki peran penting dalam perekonomian, perdagangan, serta sektor energi dunia.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo.
Indonesia juga mengangkat pengalaman ASEAN sebagai contoh kerja sama regional dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi.
Kerja sama kawasan dinilai dapat menjadi pijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Di tingkat global, pemerintah memandang reformasi institusi multilateral semakin diperlukan. Reformasi antara lain diarahkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta lembaga keuangan internasional atau International Financial Institutions (IFIs).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keterlibatan negara berkembang dalam proses pembentukan aturan global menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Negara berkembang, menurut dia, perlu memiliki ruang dalam proses negosiasi agar kebijakan internasional tidak hanya dibentuk oleh negara-negara dengan pengaruh ekonomi yang lebih besar.
“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita,” ujar Airlangga.
Dalam bidang ekonomi, pembahasan BRICS mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok yang lebih tangguh, serta penguatan sistem perdagangan internasional yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan.
Selain ekonomi dan perdagangan, agenda BRICS di bawah Keketuaan India mencakup energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, perdamaian dan keamanan, serta perubahan iklim dan lingkungan.
