Oleh : Zakaria
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) muncul ke permukaan dengan menggandeng berbagai tokoh oposisi yang berpengaruh. Namun alih-alih gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru terkesan mencari panggung politik untuk mencari massa.
Sejumlah tokoh oposisi pemerintah yang diinsiasi Din Syamsudin membentuk Koalisasi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Politikus PDI-P Kapitra Ampera menuding gerakan KAMI lahir karena imbas kekalahan dalam sebuah ajang kontestasi politik.
Kapitra juga menilai, bahwa KAMI tengah berusaha meraih kekuasaan namun tidak berani meraihnya melalui mekanisme yang diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ia mengatakan, Gerakan yang hadir karena kekalahan dalam kontestasi politik, dan berusaha untuk memiliki kekuasaan dalam politik, namun tidak berani melalui sistem demokrasi dan pemisahan kekuasaan yaitu melalui check and balances antara eksekutif dan legislatif.
Kapitra mencurigai KAMI hanya semata-mata dibentuk sekadar gerakan politis bagi para tokoh-tokoh yang bergabung di dalamnya. Bukan sebagai sebuah gerakan yang dibuat untuk menyelamatkan Indonesia.
Kapitra menilai hal tersebut terlihat dari aktor-aktor yang turut serta berpartisipasi dalam gerakan tersebut, justru merupakan tokoh yang berseberangan dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.
Di sisi lain, Kapitra juga turut mengkritisi narasi yang digaungkan KAMI dengan menggunakan istilah gerakan moral dalam jati diri perjuangannya tersebut. Diketahui, KAMI menyatakan dirinya sebagai gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen.
Kapitra menegaskan narasi tersebut tidak pantas dan sangat rendah karena gerakan KAMI tersebut lebih menonjolkan semata-mata pada kompetisi politik.
Presidium KAMI Din Syamsudin juga mengakui bahwa gerakan yang diinisiasi tidak bisa dilepaskan dengan politik.
Sebagian orang menganggap bahwa kehadiran KAMI memang dianggap wajar dalam negara demokrasi. Presiden RI Joko Widodo menyikapi deklarasi tersebut dengan santai karena kekuatan Jokowi ada pada rakyat, bukan elite.
Apalagi sepanjang perjalanan tersebut, Jokowi mendapat perlawanan atau pertentangan dari elite. Namun sejarah membuktikan, rakyat lebih memilih Jokowi.
Meski demikian, kemunculan KAMI juga mendapatkan kritikan keras dari Partai Demokrat yang pada tahun lalu memang menjadi lawan politik bagi Jokowi.
Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik bahwa anggota KAMI justru tidak mau menyelamatkan Indonesia, melainkan memecah belah bangsa.
Ia juga menyebutkan bahwa para anggota KAMI merupakan korban ego politik pribadi dan kelompok. Sambungnya, KAMI juga dinilai memiliki tujuan memperalat demokrasi dan kebebasan berserikat.
Gerakan ini-pun rupanya telah menyebar ke luar Jakarta bahkan sampai ke luar negeri. Setelah dideklarasikan kali pertama di Tugu Proklamasi, Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020, deklarasi juga telah dilakukan di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Solo pada tanggal 20 Agustus lalu.
Tidak hanya di daerah, deklarasi KAMI juga telah digelar di luar negeri, yakni Australia pada 22 Agustus lalu. Deklarasi tersebut dilakukan secara virtual atau daring.
Deklarasi ini rupanya juga tidak mengikuti aturan atau protokol kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penularan covid-19. Mereka seakan lupa bahwa selama pandemi covid-19 survey dari Charta Politikan menunjukkan bahwa kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 70,7%.
Pada kesempatan berbeda, Abdul Kadir Karding selaku politikus PKB menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KAMI merupakan koalisi orang-orang yang kalah dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
Menurutnya, hal tersebut bisa diketahi dari menurut tokoh-tokoh yang tergabung dalam KAMI yang sebagaian besar merupakan orang-orang yang kecewa dengan hasil pilpres tahun 2019 lalu.
Karding juga memandang bahwa deklarasi KAMI merupakan langkah yang tidak tepat. Dalam demokrasi, posisi terbaik yang seharusnya diambil pihak yang kalah dalam pilpres adalah mendukung pemerintah untuk hal-hal yang bersifat positif.
Pada kesempatan berbeda, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI) Sumatera Utara memberikan kritik kerasnya. Menurut HMI, KAMI lebih baik fokus dalam membantu mencegah penyebaran virus corona.
Dirinya juga khawatir akan terjadi perpecahan sesama anak bangsa yang dapat membuyarkan fokus pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19
Dalam situasi pandemi seperti ini, justru yang terpenting adalah menumbuhkan semangat yang positif, optimis dan jangan membawa publik untuk memiliki sikap yang sifatnya justru pesimis terhadap kemajuan bangsa ke depan.
Penulis adalah warganet tinggal di Bogor
