Oleh : Hananta
Sejak diangkat jadi menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo, Erick Thohir melakukan banyak gebrakan. Ia berusaha keras mengangkat banyak perusahaan BUMN dari jurang kepailitan. Salah satu cara untuk merombak BUMN adalah dengan menaruh beberapa orang yang berstatus Jendral Polisi dan Perwira Tinggi TNI jadi komisaris. Banyak orang yang meragukan keputusannya, namun Erick beropini bahwa hal ini diperlukan agar kinerja perusahaan BUMN jadi lebih baik dan profesional.
Erick Thohir adalah menteri BUMN yang dikenal berani karena membuat beberapa keputusan yang membuat publik bertanya-tanya. Salah satu langkahnya yang membuat orang heboh adalah ketika menunjuk beberapa orang jadi komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca juga: SP ANTARA Sambut Hangat Kehadiran Dewas Baru
Mereka memiliki background bukan orang sipil, melainkan dari militer dan polri. Bahkan statusnya adalah perwira tinggi TNI dan jendral polisi.
Salah satu perusahaan BUMN yang memiliki komisaris yang berasal dari kalangan militer adalah Pelindo I, yakni Achmad Djamaluddin. Bahkan ia menjabat sebagai komisaris utama. Selain itu, di perseroan plat merah lain yakni PT Aneka Tambang Tbk, komisarisnya adalah Jendral Polisi Bambang Sunarwibowo. Jendral Bambang masih aktif jadi sekertaris jendral Badan Intelijen Negara. Perusahaan BUMN lain yang diurus oleh aparat adalah Bukit Asam, malah ada 2 komisaris yang masing-masing berasal dari polri dan TNI. Yakni Marsekal Madya Andi Pahril Pawi dan Irjen Carlo Brix Tewu.
Masyarakat pun heran mengapa komisaris BUMN harus berasal dari militer dan polri? Apakah tidak percaya pada orang sipil? Apakah nanti jadinya seperti di era orde baru, di mana kekuasaan dicengkram oleh militer? Erick Thohir yang ditemui di kantor kementerian BUMN menjelaskan alasannya agar tidak ada tuduhan lagi di masyarakat. Menurutnya, tidak semua komisaris berasal dari kalangan polri dan militer. Buktinya adalah masih ada komisaris perusahaan BUMN yang berasal dari kalangan sipil, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ditugaskan di Pertamina.
Pengangkatan para jendral TNI dan polri jadi komisaris di perusahaan BUMN karena ada kebutuhan organisasi. Jadi bukan bagi-bagi kekuasaan. Penunjukan mereka diharap bisa membenahi permasalahan yang ada pada tiap perusahaan BUMN. Sebagai contoh, di sebuah perseroan plat merah yang bergerak di bidang pertambangan. Tentu bakal ada konflik saat mengolah lahan tambang dan juga perizinan. Jadi komisarisnya yang berstatus sebagai petinggi militer bisa menyelesaikan masalah itu dengan ketegasannya.
Selain di perusahaan BUMN pertambangan, Erick Thohir juga menempatkan aparat di perusahaan asuransi plat merah. Menurutnya, penunjukan itu karena sekarang ada banyak isu seputar asuransi, salah satunya adalah uang premi yang susah dicairkan. Jadi diharapkan komisaris yang juga aparat bisa menyelesaikan problem ini, karena dia mengerti tentang hukum. Masyarakat pun jadi percaya lagi terhadap perusahaan asuransi BUMN tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan para petinggi polri dan TNI untuk jadi komisaris di perusahaan BUMN karena untuk mengurai masalah yang ada di dalamnya, agar tidak semakin ruwet. Para aparat tersebut juga terbukti cerdas dan paham hukum.
Selain itu, komisaris tersebut tentu memiliki wibawa yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Jadi ketika ada oknum yang berusaha mengakali salah satu perusahaan BUMN, akan jadi sungkan dan takut.
Penunjukan beberapa jendral polisi dan petinggi TNI jadi komisaris BUMN yang dilakukan oleh menteri Erick Thohir ada alasannya.
Mereka dijadikan komisaris karena kecakapannya dalam bidang hukum, dan tentu sudah berpengalaman menangani banyak orang. Diharapkan mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan BUMN tersebut dan mengubahnya menjadi perseroan plat merah yang profitable.
Penulis adalah warganet, tinggal di Bogor
