• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Masyarakat Papua Antusias Menyambut Natal Bukan OPM

Masyarakat Papua Antusias Menyambut Natal Bukan OPM

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 3 December 2019

Oleh : Sabby Kosay

Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu memperingati 1 Desember 2019 sebagai hari ulang tahunnya. Kendati demikian, masyarakat Papua dan Papua Barat tidak tertarik dengan perayaan kelompok separatis. Pasalnya, Desember adalah bulan suci yang didalamnya terdapat hari Natal.

1 Desember tampaknya menjadi hari yang ditunggu oleh kelompok separatis untuk merayakan ulang tahunnya, sehingga aparat kepolisian mengerahkan 1.300 personel untuk melakukan pengamanan di seluruh wilayah Papua. Selain itu 1 Desember juga merupakan hari penting di Papua, dimana hari tersebut merupakan hari pembuka untuk merayakan Natal bagi umat Kristen dan Katolik dari berbagai demonasi gereja.

Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, tanggal 1 Desember tersebut menjadi hari kemerdekaan bangsa Papua, dan hal ini patut diwaspadai karena berkaitan dengan upaya-upaya menaikkan bendera bintang kejora dan upaya melakukan demonstrasi dengan mengerahkan massa yang besar dan lain sebagainya. Pihaknya juga tidak sepakat adanya pengibaran bintang kejora pada 1 Desember atau hari-hari setelahnya.
Pada kesempatan berbeda, ketua wilayah adat La Pago Agus Rawa Kogoya menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terhasut dengan rencana OPM pada 1 Desember 2019.

Agus menilai, selama Bulan Desember semestinya masyarakat Papua khususnya umat kristiani lebih mempersiapkan dalam menyambut Natal yang akan dirayakan pada 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 2020.
Dirinya juga telah menyampaikan bahwa Papua adalah tanah damai dan hal ini sudah menjadi komitmen bersama sehingga patut disepakati dan diindahkan dengan tidak membuat kegaduhan ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar. Apalagi Desember adalah bulan untuk persiapan perayaan natal bagi umat Kristiani. Sehingga jangan sampai kedamaian natal dipengaruhi oleh isu murahan.

Menurutnya daripada membuat aksi atau orasi-orasi yang bisa memancing kerusuhan lebih baik masyarakat berdoa di rumah masing-masing, bukan dengan berkumpul di jalan-jalan atau di satu tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah. Apalagi dalam tiga bulan terakhir ini situasi di Papua tengah dalam situasi pemulihan pasca aksi anarkis di sejumlah daerah.

Tentunya untuk menjaga kedamaian di bulan Desember, Masyarakat Papua sudah semestinya lebih cerdas dan cermat dalam menerima segala bentuk informasi atau ajakan yang berujung pada permasalahan. Ada baiknya mempersiapkan diri dan keluarga untuk menyambut perayaan Natal 25 Desember 2019 dan tahun baru 2020.
Meski situasi saat ini terpantau kondusif, namun memang terdengar kabar massa yang hendak turun ke jalan membawa bendera bintang kejora lambang OPM.
Pada kesempatan berbeda, tokoh Agama Pdt. Albert Yoku mengajak masyarakat agar menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusuhan atau kekacauan di Bumi Cenderawasih.

Tentu kita tidak ingin sejarah kelam terjadi kembali, seperti pada tragedi fatal 2 Desember 2018 lalu, dimana OPM telah membantai 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga yang dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya.
Agus juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bumi Cenderawasih untuk senantiasa bersikap bijaksana dan cermat dalam menerima informasi sebelum mengikuti ajakan yang bisa membuat kegaduhan atau konflik yang bisa memakan korban.

Kesakralan bulan desember tentu harus dijaga dengan senantiasa tidak mudah terpancing provokasi ataupun tidak menyebarkan sesuatu yang berujung pada konflik antar anak bangsa.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh: Atika Permata Jelang…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.