Waspada Provokasi, Rajut Kembali Persatuan dan Kedamaian di Papua

Oleh : Rebecca Marian (Mahasiswi Papua, tinggal di Jakarta)

Kerusuhan antara ormas dan Mahasiswa asal Papua yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur ternyata berdampak pada keamanan di Papua secara umum. Beragam provokasi melalui sosial media ternyata mampu menghipnotis massa aksi yang awalnya berjalan damai namun berakhir dengan blokade jalan dan pembakaran gedungg DPRD.

Selain imbas dari video yang viral di sosial media, kerusuhan yang terjadi diduga merupakan campur tangan dari kelompok bersenjata politik yang tidak senang dengan kemajuan Papua.

Dalam artian kelompok tersebut merasa cemas karena pemerintah pusat telah berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur demi memajukan Indonesia Timur khususnya di Bumi Cenderawasih.

Ribuan massa yang turun ke jalan dalam kerusuhan tersebut, nyatanya tampak beberapa peserta yang mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM). Melalui video amatir yang beredar, kendaraan yang berada di dalam lingkungan Gedung DPRD juga tak luput dari bulan – bulanan massa yang mengamuk.

Kericuhan pun senantiasa tak terbendung, ketika gelombang aksi ribuan massa di Manokwari yang merasa tersinggung dengan pernyataan rasisme oknum warga Surabaya. Aksi blokade jalan merembet pada pembakaran sejumlah pertokoan milik pendatang.

Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak ingin Papua menjadi wilayah yangg maju, sehingga mereka sering mengganggu stabilitas keamanan di Papua, Mulai dari serangan di Nduga Papua sampai pada kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah di Papua Barat.

Kelompok bersenjata tersebut merasa memiliki wahana permainan sendiri ketika kerusuhan di Papua, dipandang sebagai momen yang tepat untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Namun ternyata dengan kesadaran penuh masyarakat tidak terjebak masuk dalam skenario mereka.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Hal itu akan terus berlanjut hingga nanti.

Setelah melakukan ramah tamah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rombongan Gubernur Papua dan Gubernur Jawa Timur, mengunjungi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya.

Namun sesampainya di lokasi tersebut, kedatangan rombongan mendapatkan penolakan dari Mahasiswa Papua. Bahkan para penghuni meneriakkan “Lepas Garuda”. Mereka juga menggaungkan untuk “Papua Merdeka”
Lukas menilai bahwa penolakan tersebut lantaran tidak ada koordinasi saat akan berkunjung ke sana. Ia juga berencana akan menjadwal ulang untuk kunjungan ke asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Karena penolakan juga terjadi kepada para staff Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ia juga mengatakan kalau kunjungannya ke asrama Mahasiswa Papua di Surabaya juga melibatkan orang tua beberapa Mahasiswa. Tapi, upaya tersebut rupanya tidak berhasil. Dia melihat, para mahasiswa terlalu emosi dengan banyaknya rombongan yang mendatanginya.

Meski terdapat spanduk yang membentang meminta referendum, Lukas menegaskan hal tersebut merupakan ranah Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Pihaknya juga telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

Permasalahan terkait Papua tentu merupakan masalah yang serius, dalam menyelesaikan masalah tersebut tentu membutuhkan pendekatan kultural yang melibatkan masyarakat Papua, dan semua masyarakat Indonesia harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah Papua.
Kita memiliki peran untuk tidak bertindak rasis agar masyarakat Papua dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Namun akan menjadi hal yang sebaliknya apabila segala bentuk stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Papua hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan dan kebencian, dan sudah pasti akan melukai rasa kemanusiaan.
Kita tentu sepakat bahwa kekerasan, diskriminasi dan sikap rasis bukanlah jati diri masyarakat Indonesia. Penyelesaian masalah ini tentu tidak hanya dengan penegakkan hukum saja.

Tentu langkah mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan menyampaikan pesan perdamaian melalui lini masa sosial media yang kita miliki, tak ada salahnya juga untuk kembali menggaungkan tagar #PapuaUntukNKRI.
Pesan perdamaian tersebut tentu akan menjadi salah satu langkah kita dalam mengubur berita hoax nan provokatif terhadap kasus rasisme tersebut.

Semangat persatuan juga harus kita junjung demi terwujudnya NKRI yang semakin solid, jangan sampai isu rasisme ini menjadi tunggangan pihak ketiga yang ingin menyerukan gerakan separatis.

 

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By 0

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025