Mahasiswa Dukung KPK Berantas Korupsi Di Lingkungan BUMN

Gerakan Mahasiswa Anti Rasuah geram dengan kasus korupsi yang kerap terjadi di lingkungan BUMN. Sebagai badan usaha yang dipercaya menjalankan asset bangsa, justru para petingginya kerap tersangkut kasus korupsi.

“Dua minggu setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya tentang Visi Indonesia, justru masih terjadi kasus suap antar sesama BUMN. Yang secara ekonomi merugikan negara, dan secara sosial tidak memberi manfaat terhadap masyarakat luas” ujar Faisal, Koordinator Gerakan Mahasiswa Anti Rasuah (GEMAR).

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II), Andra Y Agussalam, bersama pihak PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Andra diduga akan menerima suap sebesar 96.700 dolar singapura dari pihak INTI.

“KPK wajib mendapat dukungan dari masyarakat untuk menyelesaikan secera terang benderang kasus korupsi tersebut. KPK harus segera memanggil dan memeriksa seluruh jajaran Direksi AP II dan INTI. Maka dari itu kami para mahasiswa akan menggalang kekuatan untuk memberikan dukungan secara morill dalam bentuk kunjungan ke KPK pada Rabu nanti.” tambah faisal.

Gerakan Mahasiswa Anti Rasuah berpandangan bahwa perilaku koruptif ini dapat diantisipasi jika fungsi pengawasan internal berjalan dengan baik, dan para pimpinan BUMN memiliki integritas yang tinggi.

“Kementrian BUMN harus segera mencopot Presdir AP II, karena sudah sangat jelas gagal melaksanakan tata kelola BUMN yang baik. Bahkan Direktur Keuangannya tersangkut kasus suap. Ini sangat disayangkan” tutup Faisal.

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025