• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Tahun Ajaran Baru Jadi Momentum Penguatan Sekolah Rakyat

Tahun Ajaran Baru Jadi Momentum Penguatan Sekolah Rakyat

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 12 July 2026

Tahun Ajaran Baru Jadi Momentum Penguatan Sekolah Rakyat

Oleh: Andika Pratama

Tahun ajaran 2026/2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menjelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, serta mengembangkan potensi setiap peserta didik. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus mewujudkan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

 

Komitmen itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan pembekalan kepada 191 Kepala Sekolah Rakyat yang terdiri atas 166 kepala sekolah pada titik existing dan 25 kepala sekolah di lokasi baru dalam Rapat Konsolidasi dan Pembekalan Kepala Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang mampu membangun sistem pendidikan yang berpihak pada seluruh peserta didik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf memaparkan hasil survei terhadap 174 kepala sekolah yang menunjukkan optimisme tinggi menjelang dimulainya MPLS. Tingkat kesiapan mental para kepala sekolah mencapai 8,95 dari skala 10, sedangkan keyakinan dalam mengambil keputusan berada pada angka 8,74. Sebanyak 72 persen responden menganggap penugasan di Sekolah Rakyat sebagai tantangan yang membangkitkan semangat, sementara 94 persen telah memiliki orientasi kepemimpinan jangka panjang untuk membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan.

 

Di sisi lain, survei juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih harus diselesaikan. Hanya 18 persen kepala sekolah menyatakan siap sepenuhnya menghadapi MPLS, sedangkan sisanya masih memerlukan dukungan berupa tambahan guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dari Pusdiklat atau PPK, kejelasan anggaran, serta pelatihan lanjutan. Beberapa kendala teknis seperti ketersediaan sumber air, penyelesaian status kepegawaian kepala sekolah, hingga pembangunan gedung permanen juga masih menjadi perhatian pemerintah.

 

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Saifullah Yusuf memastikan seluruh persoalan akan ditindaklanjuti bersama satuan kerja terkait. Ia menilai tantangan merupakan bagian dari proses membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Karena itu, kepala sekolah diminta tidak bekerja sekadar menjalankan administrasi, tetapi menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi peserta didik.

 

Menurut Saifullah Yusuf, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak diukur dari lahirnya segelintir siswa berprestasi, melainkan dari kemampuan sekolah mengembangkan seluruh potensi peserta didik tanpa meninggalkan satu pun anak. Setiap siswa memiliki bakat yang berbeda sehingga sekolah harus mampu memberikan ruang pengembangan di bidang akademik, olahraga, seni, kepemimpinan, bahasa, maupun berbagai keterampilan lainnya. Sistem pendidikan berasrama selama 24 jam dinilai menjadi keunggulan yang mendukung pembentukan karakter sekaligus memperkuat pembinaan secara menyeluruh.

 

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Menurutnya, kualitas Sekolah Rakyat tidak akan meningkat apabila kualitas pemimpinnya tidak berkembang. Kepala sekolah diminta menjadi teladan dalam disiplin, kejujuran, keberanian mengambil keputusan, serta mampu membangun budaya sekolah yang positif. Selain itu, mereka diharapkan terus melakukan evaluasi diri agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

 

Pemerintah turut memberikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah yang telah mengawal Sekolah Rakyat sejak tahap perintisan. Saifullah Yusuf menilai mereka sedang menjadi bagian penting dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui penyempurnaan regulasi serta dukungan anggaran yang lebih memadai.

 

Dukungan terhadap pengembangan Sekolah Rakyat juga datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan program tersebut. Pada tahun pertama pelaksanaan, sebanyak 408 siswa dinyatakan lolos seleksi, termasuk 190 penerima Kartu Jakarta Pintar. Menurut Pramono Anung, Sekolah Rakyat selaras dengan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta program pemutihan ijazah. Pemerintah daerah juga siap menyiapkan lokasi yang mampu menampung hingga sekitar 1.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Penguatan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah dalam satu tahun terakhir yang terus mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pemerintah juga berhasil memperkuat Program Makan Bergizi Gratis, meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Berbagai capaian tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

 

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Momentum tahun ajaran baru hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan program sehingga setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, meraih prestasi, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

 

*) Pengamat Kebijakan Publik

GERBANG TOLL PBNU MANDATARIS MUKTAMAR KE-34 LAMPUNG

August 21, 2026

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

August 21, 2026

GERBANG TOLL PBNU MANDATARIS MUKTAMAR KE-34 LAMPUNG

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

GERBANG TOLL: GERAKAN BARENG TOLAK LPJ PBNU. Saya: HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Cicit Sayyid…

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

Sekolah Rakyat Memuliakan Anak dari Keluarga Rentan

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Sekolah Rakyat Memuliakan Anak dari Keluarga Rentan Oleh: Hanan Alfawaz Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada anak-anak…

Sekolah Rakyat Beroperasi di Ratusan Titik, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Sekolah Rakyat Beroperasi di Ratusan Titik, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Jakarta – Program Sekolah Rakyat…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.