Harga BBM Non-Subsidi Disesuaikan, Pemerintah Tetap Prioritaskan Stabilitas Inflasi

Harga BBM Non-Subsidi Disesuaikan, Pemerintah Tetap Prioritaskan Stabilitas Inflasi

JAKARTA – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara dinamika pasar energi, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi melalui tetap dipertahankannya harga BBM subsidi dan Pertamax.

 

 

 

 

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan sesuai regulasi dan telah dikoordinasikan bersama pemerintah.

 

 

 

 

“Penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” ujar Kitty Andhora.

 

 

 

 

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah global, tetapi juga memperhatikan aspek fiskal, daya beli masyarakat, dan kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah tetap menjaga harga Pertamax serta BBM bersubsidi agar tidak berubah sebagai langkah mempertahankan stabilitas konsumsi masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.

 

 

 

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi harus dipahami secara proporsional karena mengikuti mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah selama beberapa bulan terakhir justru telah menahan kenaikan harga Pertamax meskipun harga minyak dunia sempat mengalami lonjakan.

 

 

 

 

“Kita lihat saja, teman-teman media juga harus fair. Pada saat harga minyak lagi naik dua bulan lebih, hampir tiga bulan, harga Pertamax tidak kita naikkan,” kata Bahlil Lahadalia.

 

 

 

 

Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah selama ini selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah berupaya menahan kenaikan harga BBM agar tidak langsung membebani masyarakat. Sebaliknya, ketika kondisi pasar mulai membaik, evaluasi harga dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi nasional.

 

 

 

 

Langkah pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dan Pertamax di tengah fluktuasi harga energi global dinilai menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya menghadirkan keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi, kepastian usaha, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025