• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Pemindahan Ibu Kota Negara Wujudkan Kemajuan Bangsa

Pemindahan Ibu Kota Negara Wujudkan Kemajuan Bangsa

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 18 March 2020

Oleh : Anggita Silaban

Dengan beban wilayah Jakarta yang sudah terlalu berat, gagasan terkait pemindahan ibukota bukanlah isapan jempol belaka. Pemindahan ibukota merupakan langkah yang difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Pemindahan Ibu Kota Negara juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kejayaan bangsa.

Presiden Joko Widodo menilai, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
Untuk itu, Jokowi menuturkan rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar jawa.

Baca juga: Pemindahan Ibukota Percepat Pemerataan Pembangunan Nasional

Jokowi mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur bukan hanya sekedar pindah lokasi bekerja, melainkan lebih dari itu.

Bukan sekedar pindah lokasi, tapi ada transformasi, pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga ada perpindahan basis ekonomi.

Ia juga menginginkan biaya kebutuhan hidup di Ibukota baru nantinya terjangkau bagi banyak pihak. Sehingga ibukota nantinya akan menjadi mesin penggerak smart ekonomi maka rancangan ibukota baru bukan hanya smart metropolis, yang nyaman, humanis dan zero emisi.

Ibu kota baru nantinya akan diisi dengan sistem pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, Eks Gubernur DKI Jakarta pun berkomitmen ibu kota baru akan menjadi pusat inovasi global bagi para talenta potensial di berbagai wilayah.
Selain itu ia juga ingin membangun pusat riset dan inovasi kelas dunia yang menjadikan ibukota baru ini sebagai global inovation hub, menjadi titik temu inovasi global.

Sehingga pemindahan ibukota negara tidak hanya merupakan simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
Meski nantinya ibukota negara akan berpindah ke Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menyambut baik keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur menggantikan Jakarta.

Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Noor menilai, selama ini pembangunan kurang dirasakan masyarakat Pulau Kalimantan.
Menurutnya dampak pembangunan terkesan lebih dirasakan oleh masyarakat Indonesia bagian barat. Dirinya mengistilahkan, ibarat sebuah kapal penumpangnya miring sehingga jalannya (pembangunan) tersendat.

Dipilihnya Kalimantan Timur, menurutnya akan memberikan angin segar kepada rakyat Indonesia karena pemerataan pembangunan akan bisa dirasakan seluruh wilayah Indonesia.

Dengan begitu, dirinya pun optimistis Indonesia akan segera menikmati pemerataan pembangunan yang akan membuat Indonesia semakin maju.
Sementara itu, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas menilai, langkah pemindahan ibu kota ini sebagai gebrakan yang positif.

Menurutnya, pemindahan ibukota negara ini menjadi bukti bahwa Jokowi merupakan seorang pemimpin yang visioner, pendobrak dan mau keluar dari zona nyaman sekaligus cermin sikap sebagai negarawan. Ia pun yakin, bahwa generasi masa depan akan menuai manfaat dari pemindahan ibukota.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendatangi lahan yang akan dijadikan ibukota baru. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah ingin mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional.

Visi IKN Smart, Green, Beautiful dan Sustainable diterjemahkan melalui pengembangan kota yang berdampingan dengan alam melalui konsep forest city serta smart and intelligent city.

Melalui visi ini, Ibukota baru diharapkan dapat menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
Konsep tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik karena calon lokasi IKN berada di pulau Kalimantan yang memiliki karakter hutan hujan tropis dan berbagai ecologigal constraint.

Salah satu bentuk transformasi dari konsep ini yaitu penenkanan proporsi ruang 50 persen untuk ruang terbuka hijau yang juga akan mengedepankan peningkatan kualitas ekosistem serta perlindungan dan konservasi khususnya area-area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT).

Pemerintah juga telah menggelar ekspedisi terkait dengan desain ibukota negara baru, akhirnya terpilihlah konsep Rimba Nusa, dimana konsep tersebut justru akan melindungi dan memperbaiki hutan di lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Tentu pemindahan Ibu Kota merupakan hajat besar yang harus mendapatkan suport dari banyak pihak, membangun kota modern tanpa merusak area konservasi tentu saja menjadi sebuah representasi sebuah kemajuan bangsa dan kejayaan bangsa di masa depan.

Penulis adalah warganet, tinggal di Bandung

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.