WFH Sepekan Sekali, Pemerintah Bidik Hemat BBM Puluhan Triliun

WFH Sepekan Sekali, Pemerintah Bidik Hemat BBM Puluhan Triliun

Pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Salah satu strategi utama adalah transformasi budaya kerja nasional yang lebih efisien dan berbasis digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan ini menjadi bagian dari perubahan besar dalam sistem kerja nasional.

“Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah kebijakan energi,” ujarnya.

Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini dinilai mampu menekan konsumsi energi secara signifikan.

“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” kata Airlangga.

Selain itu, penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp59 triliun. Pemerintah juga mendorong perubahan pola kerja berbasis digital sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika global.

“Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” tambahnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menilai pemanfaatan infrastruktur bersama menjadi kunci keberhasilan WFH.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujarnya.

Ia menjelaskan kolaborasi akan melibatkan operator seluler hingga penyedia jaringan serat optik untuk memperkuat konektivitas, terutama di wilayah permukiman yang mengalami peningkatan aktivitas digital.

“Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan, Rafriandi Nasution, menilai kebijakan WFH merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan konsumsi BBM.

“Kebijakan WFH satu hari bagi ASN ini merupakan langkah pemerintah untuk mengantisipasi efisiensi atau penghematan BBM akibat dampak dari konflik global,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan WFH pada hari Jumat dinilai efektif karena berpotensi menghemat hingga 20 persen konsumsi BBM.

“Secara nasional, WFH dipilih pada hari Jumat. Ini diperkirakan dapat menghemat hingga 20 persen penggunaan BBM,” katanya.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025