• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Waspada Provokasi KAMI Membenturkan Buruh vs Pemerintah

Waspada Provokasi KAMI Membenturkan Buruh vs Pemerintah

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 10 October 2020

Oleh : Dea Ramadhani

Pernyataan KAMI yang mendukung demo buruh memperlihatkan langkah mereka untuk terus memprovokasi rakyat. Mumpung isu penolakan omnibus law sedang panas, mereka ikut aji mumpung dan menyatakan pro buruh. Padahal yang ada adalah adu domba antara buruh dengan pemerintah.

KAMI melalui presidiumnya, Gatot Nurmantyo, menyatakan dukungannya kepada para buruh untuk berdemo. Dalam pernyataan resminya, KAMI mendukung langkah konstitusional buruh untuk mogok massal tanggal 6-8 oktober. Selain itu, mereka juga ikut mengecam omnibus law yang dianggap merugikan rakyat.

Namun para buruh jangan senang dulu dengan dukungan KAMI, karena ini hanya permainan politik. Di mana buruh sengaja dibenturkan dengan pemerintah. KAMI paham mayoritas warga negara Indonesia adalah buruh, baik kerah putih maupun kerah biru. Ketika pekerja bergolak, saatnya memanasi mereka untuk terus menentang pemerintah.

Kenyataannya, tak semua buruh mendukung mogok massal dan demo menentang omnibus law. Namun bisa jadi ada provokator KAMI yang menghasut mereka untuk melakukan unjuk rasa. Ketika semua terpengaruh, maka organisasi itu tinggal terbahak, karena pemerintah bsa disudutkan oleh rakyatnya.

Baca juga: Aksi Demo Berpotensi menimbulkan Kluster Covid-19

Pembentukan KAMI memang disengaja untuk membuat masyarakat membenci pemerintah yang sekarang. Karena organisasi ini memang selalu mencari muka dan menemukan cara agar menarik simpati masyarakat, dengan berpura-pura ikut menderita bersama rakyat. Padahal tujuan utamanya adalah mengincar kursi RI-1 tahun 20204.

Menurut penulis sekaligus aktivis Denny Siregar, KAMI memang sengaja menunggangi aksi buruh. Ia juga bertanya, kepada siapa harus memihak? Maksudnya, kepada KAMI atau pihak lain. Kredibilitas KAMI pun dipertanyakan oleh Denny. Dalam artian, mereka ingin menyelamatkan atau menghancurkan Indonesia dan jadi provokator?

Modus KAMI untuk mendukung para buruh adalah memprovokasi mereka untuk melawan pemerintah yang dianggap kurang adil. Setelah menyatakan dukungan untuk buruh dan berhasil mendapat simpati masyarakat, mereka senang karena akhirnya rakyat berbalik. Dari yang sebelumnya pro pemerintah menjadi benci seketika.
Padahal KAMI hanya numpang beken dalam aksi buruh, agar mendapat publisitas.

Nyatanya, mereka memanfaatkan momen demo itu agar demo makin membara dan jumlah pekerja yang unjuk rasa semakin banyak. Jika aksi long march dilakukan 3 hari berturut-turut, maka massa diperkirakan bisa mengamuk dan merangsek sampai ke gedung MPR.

Jika para buruh sudah mulai panas dan melakukan tindakan anarki, maka provokator tinggal disusupkan ke tengah-tengah.

Skenarionya, mereka membuat massa makin mengamuk dan menyebutkan kesalahan pemerintah. Diperkirakan akan ada demo seperti tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim orde baru dan sekarang ada rencana penggulingan kursi kekuasaan.

Pada awalnya, langkah KAMI untuk membuat rakyat membenci pemerintah adalah dengan membuat 8 tuntutan dan memaksa ada pemakzulan. Namun ketika gagal, mereka mendapat jalan ketika ada demo buruh. KAMI malah merasa senang karena tak perlu mengotori tangan untuk meneruskan program ganti presiden.

Buruh jangan mau dimanfaatkan oleh KAMI yang mempengaruhi mereka, agar terus membenci pemerintah. Karena kenyataannya, justru para rakyat kecil yang berdemo, dijadikan perpanjangan tangan untuk mengambil kursi presiden. KAMI tinggal memberi dukungan lalu mencuci tangan, dan memetik hasilnya untuk berkuasa.

Apa yang didapat oleh para buruh? Tidak ada sama sekali. Justru KAMI yang tertawa karena skenarionya berhasil. Padahal mereka hanya menang di umur, sedangkan pemimpin yang sudah tua biasanya kurang inovatif. Apa mau Indonesia dipimpin lagi oleh kaum konservatif? Bisa-bisa kita makin terjungkal dalam resesi, karena tidak ada pembaharuan dalam manajemen negara.

Oleh karena itu, jangan mudah tersulut oleh provokasi KAMI. Apalagi berdemo hanya untuk ikut-ikutan, sebagai bentuk solidaritas. Karena seharusnya kita membaca draft omnibus law baik-baik dan membatalkan niatan berdemo. Sehingga KAMI gigit jari dan gagal mengadu antara buruh dengan pemerintah.

Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Genjot Pemerataan Listrik hingga Pelosok Desa

June 20, 2026

Sikapi Demonstrasi, Pemerintah Terus Jalankan Efisiensi dan Pembenahan Tata Kelola

June 20, 2026

Pemerintah Genjot Pemerataan Listrik hingga Pelosok Desa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Genjot Pemerataan Listrik hingga Pelosok Desa Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan akses listrik…

Sikapi Demonstrasi, Pemerintah Terus Jalankan Efisiensi dan Pembenahan Tata Kelola

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sikapi Demonstrasi, Pemerintah Terus Jalankan Efisiensi dan Pembenahan Tata Kelola *Jakarta* – Kepala Badan Komunikasi…

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite Di beberapa wilayah belakangan ini…

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.