• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Hukum & Kriminal»Waspada Aksi Keji KST Jelang HUT OPM

Waspada Aksi Keji KST Jelang HUT OPM

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 6 November 2021

Waspada Aksi Keji KST Jelang HUT OPM

Oleh : Sherina Lokbere

Aparat Keamanan terus meningkatkan pengamanan menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember. Langkah tersebut dilaksanakan guna mewaspadai dan mengantisipasi aksi keji Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

Ketika pertama kali bergabung sebagai provinsi di Indonesia, rakyat Papua (yang dulu bernama Irian Jaya) mengambil suara dalam Pepera (penentuan pendapat rakyat). Hasilnya mereka memilih untuk ikut Indonesia, dan memang menurut hukum internasional, wilayah eks jajahan Belanda di Indonesia otomatis menjadi wilayah nusantara.

Akan tetapi OPM tidak menyetujui hasil Pepera, lalu memilih untuk memberontak hingga saat ini. Padahal Pepera sudah puluhan tahun berlalu dan hasilnya valid, serta diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional. Namun OPM tetap ingin memerdekakan diri dan melakukan pemberontakan dengan gerilya.
Menjelang ulang tahun OPM 1 desember adalah hari-hari yang mencekam, karena penduduk takut mereka akan berbuat ulah. Selain ada tradisi turun gunung, bisa saja anggota OPM pongah lalu memaksa warga untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Padahal penduduk jelas tidak mau, sehingga berpotensi terjadi konflik di Bumi Cendrawasih.
Wakil Gubernur Akpol Brigjen (Pol) Awi Setiyono menyatakan bahwa ada upaya-upaya pencegahan sejak dini, yang dilakukan oleh Polda Papua, sehingga meminimalisir kerusuhan jelang ulang tahun OPM. Sejak awal november, Polda Papua melakukan berbagai hal, mulai dari penyuluhan, patroli, sampai kegiatan preventif lainnya.
Langkah-langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan jelang ulang tahun OPM. Kita tentu tidak ingin ada peristiwa tragis yang berulang, ketika anggota KST melakukan penyerangan ke aparat yang sedang patroli dan 1 anggotanya tertembak, pada oktober lalu di Kiwirok. Selain itu, pada September 2021, KST juge menyerang para Nakes dengan brutal, hingga menimbulkan korban jiwa.
Penyuluhan dilakukan sampai ke daerah-daerah terpencil, tujuannya agar masyarakat selalu waspada akan serangan KST dan OPM. Mereka tentu sudah hafal tanggal berapa ulang tahun OPM, sehingga bisa melakukan tindakan preventif. Saat 1 Desember mereka bisa tetap beraktivitas di luar rumah, hanya saja dihimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan.
Masyarakat juga menyadari bahaya OPM dan KST, dan mereka sepakat untuk menolak mengibarkan bendera bintang kejora tanggal 1 Desember nanti. Bahkan ada yang rela jadi informan, sehingga bisa mencegah kerusuhan yang terjadi.
Selain itu, anggota Polri lebih intens dalam melakukan patroli jelang 1 Desember. Masyarakat diminta tidak kaget ketika ada aparat yang merazia saat patroli. Tujuannya baik, karena bisa saja ada anggota OPM atau KST yang menyamar, lalu diam-diam membawa senjata tajam atau senjata api di dalam tasnya.
Pasukan akan lebih banyak diterjunkan dalam patroli, 17.000 anggota gabungan dari Polri dan Brimob akan siaga dalam menjaga kondusivitas Papua. Masyarakat diminta untuk bersikap wajar saat ada lebih banyak aparat yang diterjunkan. Semua ini dilakukan demi menjaga perdamaian di Bumi Cendrawasih.
Anggota Polri dan segenap aparat lain mencurahkan waktu, tenaga, dan perhatian, serta fokus, jelang ulang tahun OPM. Keselamatan warga adalah nomor 1, sehingga mereka harus dijauhkan dari potensi penyerangan OPM. Ulang tahun OPM tidak boloeh dirayakan secara brutal, karena mereka adalah organisasi terlarang.
Menjelang ulang tahun OPM 1 Desember nanti, ada banyak tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat. Mulai dari penyuluhan hingga razia, semua ini dilakukan anggota Polri, dan lebih serius dalam mencegah kerusuhan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.