Warganet dan Masyarakat Siap Gotong-Royong Sukseskan PON XX

Oleh : Solahudin Rahmat

PON XX di Papua memang diundur setahun karena alasan pandemi. Namun kemunduran jadwal ini justru dijadikan momen untuk lebih mensukseskan acaranya. Segenap netizen dan masyarakat Indonesia juga bersatu dan kompak dalam mempromosikan acara ini, agar sukses besar.

Tanggal 20 oktober hingga 4 november 2021, PON XX akan diselenggarakan di Papua. Rakyat di Bumi Cendrawasih amat senang sekaligus deg-degan dalam menyambut acara ini, karena baru kali ini sebuah lomba olahraga berlevel nasional diselenggarakan di Papua. Mereka bahagia karena ketika Papua dijadikan tempat penyelenggaraan PON, berarti dipercaya oleh pemerintah pusat.

Warganet di Jogjakarta juga mendukung agar PON XX berlangsung dengan sukses. Hafyz Marshal, Koordinator Nasional Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) di Jogjakarta menyatakan dukungannya terhadap acara ini. Mereka juga meminta netizen di seluruh dunia untuk mensukseskan PON XX, dengan menyebarkan narasi dan konten positif di media sosial.

Mengapa PON yang ada di Papua malah didukung oleh warganet asal Jogjakarta? Hal ini menunjukkan kekompakan netizen Indonesia. Walau letak Jogja-Papua sangat jauh, tetapi tetap saling dukung dalam kebaikan, dan berusaha agar PON XX terselenggara dengan baik. Caranya adalah dengan mempromosikan acara ini di sosmed mereka.

Dukungan netizen yang dicontohkan oleh FPMIS berupa konten positif di media sosial. Misalnya dengan posting foto stadion Lukas Enembe di Instagram, dan memberi hashtag #PONPapua #Papuamaju, dll. Foto di media sosial itu sangat berpotensi akan viral, karena bisa dilihat oleh netizen di seluruh dunia. Jika banyak yang melihatnya, akan tertarik dengan siaran PON.

Ketika banyak warganet di luar negeri turut memantau berita dan siaran PON XX, maka mereka akan takjub akan pertandingan olahraga di Papua. Ternyata Papua sangat modern, bersih, dan menjadi penyelenggara acara olahraga dengan profesional. Selain itu, suasana di luar stadion juga disiarkan, sehingga menjadi momen untuk mempromosikan keindahan alam Papua.

Netizen jadi penggerak agar warganet di negara lain terpesona akan keindahan dan eksotisme Papua. Mereka akan memasukkan Papua sebagai tujuan wisata, nanti setelah pandemi selesai. Sehingga warga Papua yang diuntungkan, karena dipenuhi oleh para turis dan bidang pariwisatanya hidup lagi.

Kekuatan jempol netizen Indonesia memang hebat dalam memviralkan sesuatu. Oleh karena itu gunakan media sosial untuk meng-upload foto yang baik, misalnya tentang PON XX Papua. Karena akan memiliki efek positif juga terhadap Indonesia. Negeri kita akan dikenal dengan penyelenggaraan PON yang profesional dan modern.

Megapa harus ada pencitraan positif mengenai Indonesia, melalui PON XX, yang dilakukan di media sosial? Karena selama ini banyak orang luar negeri yang hanya kenal Bali tapi tidak tahu bahwa pulau itu adalah bagian dari Indonesia. Sehingga memviralkan PON Papua akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang maju, bukan negara dunia ketiga.

Rusdil Fikri, perwakilan FPMSI lain menyatakan bahwa sinergitas warganet sangat penting untuk memajukan Indonesia. Dalam artian, dukungan untuk PON wajib dilakukan oleh setiap WNI. Karena mereka bersinergi dan kompak dalam memajukan tiap acara yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk pekan olahraga nasional di Papua.

Ketika netizen kompak maka mereka berhenti saling menyalahkan. Sudah bukan rahasia lagi, saat ini ada 2 kubu yang bersebrangan, karena masing-masing membela paslon yang berbeda di pemilu 2019 lalu.

Saat ada PON, maka mereka akan bersatu. Oleh karena itu, perwakilan warganet dari Jogja tersebut mengkampanyekan agar PON sukses dan berharap semoga acara ini akan menyatukan 200 juta penduduk dij Indonesia.

Kesuksesan PON adalah kebahagian kita bersama. Warganet diharap untuk kompak dan saling dukung, dalam mempopulerkan acara olahraga ini. Caranya dengan mengunggah gambar atau narasi positif mengenai PON XX, dan berusaha memviralkannya di media sosial.

Penulis adalah kontributor Forum Literasi Pemuda di Pekanbaru

 

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025