Warga Bondowoso Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Bulan Bung Karno

Warga Bondowoso Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Bulan Bung Karno

Bondowoso – Banyak diantara warga Bondowoso melakukan deklarasi secara resmi untuk mendukung Ganjar Pranowo agar bisa menjadi Presiden RI pada tahun 2024 mendatang di Bulan Bung Karno.

Diketahui bahwa pada momen untuk memperingati Bulan Bung Karno, warga Bondowoso melakukan acara dengan melepaskan sebanyak seribu merpati ke alam bebas.

Pelepasan merpatu itu dilakukan oleh komunitas Se-Taretan Dhibik (STD), yang merupakan simbol dari kemerdekaan.

Bukan hanya itu, namun dianggap pula, pelepasan burung merpati itu menjadi simbol dari pelaksanaan Pemilu damai yang dilangsungkan oleh relawan Ganjar Pranowo.

Terkait hal tersebut, Koordinator STD Bondowoso, Dedy Faizal Ali menyatakan bahwa peringatan Haul Bung Karno 2023 kali ini dilakukan dengan spesial tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, pada tahun ini, mereka juga sekaligus mendeklarasikan adanya pembentukan Ganjar Law and Development Center (GLDC), yang dilakukan secara bersama dengan ratusan masyarakat.

Mereka juga sangat mendukung agar berlangsungnya Pemilu 2024 bisa damai dan tetap menjaga kesatuan serta persatuan bangsa sebagaimana pesan dari Kader PDI Perjuangan tersebut.

“Pelepasan 1000 burung merpati sebagai simbol pesan damai dalam menghadapi Pemilu 2024. Sebagaimana pesan Pak Ganjar agar kita menjaga persatuan dan kesatuan,” ungkap Dedy.

Untuk adanya deklarasi sendiri, hal itu merupakan bentuk dukungan untuk mengawal kemenangan pemimpin yang identik dengan rambut putih tersebut dalam Pilpres 2024 sekaligus bisa menegakkan visi reformasi hukum.

Bagaimana tidak, pasalnya dengan adanya GLDC ini juga mampu hadir untuk memberikan pendidikan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

“Ganjar Law and Development Centre juga hadir memberikan pendidikan kepada masyarakat, melakukan pendampingan tentang isu-isu yang berhubungan dengan hukum, berkontribusi pada reformasi hukum dan juga memberikan layanan hukum kepada masyarakat,” beber Dedy.

Koordinator STD tersebut kemudian juga bertekad untuk bisa menciptakan adanya ruang peningkatan kesadaran politik di masyarakat hingga mengedukasi berbagai program dari Ganjar pada warga.

Tujuannya adalah untuk bisa memberikan advokasi agar semua kebijakan yang diambil oleh Capres dari PDI Perjuangan itu bisa tersampaikan pada masyarakat luas.

“GLDC Bondowoso memiliki misi salah satunya, meningkatkan kesadaran publik, mendorong partisipasi dalam pemilihan, dan memberikan pemahaman tentang proses politik kepada pemilih. Kita juga akan mengadvokasi kebijakan Ganjar, untuk bisa tersampaikan pada masyarakat luas,” jelas dia.

Dengan adanya deklarasi pembentukan GLDC tersebut, kemudian mendapatkan apresiasi dari relawan dan komunitas pendukung Ganjar Pranowo.

Apresiasi itu diberikan oleh Ketua Ganjarian Bondowoso, Edy Cahyono karena terbentuknya GLDC juga mampu mengedukasi masyarakat.

Dirinya pun berharap agar ke depannya terdapat reformasi hukum agar bisa memberikan pelayanan hukum terbaik pada warga.

“Saya harap berkontribusi pada reformasi hukum dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat,” harap dia.

***

 

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah

By 0

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah  Oleh: Agus Sasongko Sudah saatnya publik menilai perjalanan pembangunan bukan hanya dari janji, tetapi juga dari arah kebijakan dan hasil yang mulai terlihat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam 21 bulan pemerintahan, berbagai langkah yang diambil menunjukkan adanya upaya mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dianggap rumit dan membutuhkan waktu panjang. Di tengah tantangan pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, rangkaian kebijakan transformatif menjadi sinyal bahwa negara sedang bergerak lebih cepat membenahi masalah sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Gambaran tersebut mengemuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan sekaligus menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan. Artinya, rata-rata satu kebijakan lahir setiap lima hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prabowo Subianto, pencapaian tersebut lahir dari kombinasi keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh unsur bangsa. Pemerintah juga tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai, tetapi menilai berbagai tantangan nasional mulai memasuki tahap penyelesaian yang lebih nyata. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, bukan sekadar mengejar pencapaian jangka pendek yang mudah dilupakan. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol selama setahun terakhir terlihat pada sektor pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas utama lebih cepat dibanding target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit menjadi komoditas yang berhasil diperkuat melalui kombinasi kebijakan produksi, distribusi, serta dukungan kepada petani. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa percepatan kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata ketika hambatan birokrasi dan distribusi mulai disederhanakan. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini dinilai menghambat akses petani. Selain itu, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan sebesar 252,8 persen. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Pada sektor energi, pemerintah juga menunjukkan langkah strategis melalui implementasi diesel berbasis campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dan pemanfaatan energi domestik mulai memberikan hasil yang konkret bagi perekonomian nasional.…

All Rights Reserved © 2025