Warga Bondowoso Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Bulan Bung Karno

Warga Bondowoso Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Bulan Bung Karno

Bondowoso – Banyak diantara warga Bondowoso melakukan deklarasi secara resmi untuk mendukung Ganjar Pranowo agar bisa menjadi Presiden RI pada tahun 2024 mendatang di Bulan Bung Karno.

Diketahui bahwa pada momen untuk memperingati Bulan Bung Karno, warga Bondowoso melakukan acara dengan melepaskan sebanyak seribu merpati ke alam bebas.

Pelepasan merpatu itu dilakukan oleh komunitas Se-Taretan Dhibik (STD), yang merupakan simbol dari kemerdekaan.

Bukan hanya itu, namun dianggap pula, pelepasan burung merpati itu menjadi simbol dari pelaksanaan Pemilu damai yang dilangsungkan oleh relawan Ganjar Pranowo.

Terkait hal tersebut, Koordinator STD Bondowoso, Dedy Faizal Ali menyatakan bahwa peringatan Haul Bung Karno 2023 kali ini dilakukan dengan spesial tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, pada tahun ini, mereka juga sekaligus mendeklarasikan adanya pembentukan Ganjar Law and Development Center (GLDC), yang dilakukan secara bersama dengan ratusan masyarakat.

Mereka juga sangat mendukung agar berlangsungnya Pemilu 2024 bisa damai dan tetap menjaga kesatuan serta persatuan bangsa sebagaimana pesan dari Kader PDI Perjuangan tersebut.

“Pelepasan 1000 burung merpati sebagai simbol pesan damai dalam menghadapi Pemilu 2024. Sebagaimana pesan Pak Ganjar agar kita menjaga persatuan dan kesatuan,” ungkap Dedy.

Untuk adanya deklarasi sendiri, hal itu merupakan bentuk dukungan untuk mengawal kemenangan pemimpin yang identik dengan rambut putih tersebut dalam Pilpres 2024 sekaligus bisa menegakkan visi reformasi hukum.

Bagaimana tidak, pasalnya dengan adanya GLDC ini juga mampu hadir untuk memberikan pendidikan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

“Ganjar Law and Development Centre juga hadir memberikan pendidikan kepada masyarakat, melakukan pendampingan tentang isu-isu yang berhubungan dengan hukum, berkontribusi pada reformasi hukum dan juga memberikan layanan hukum kepada masyarakat,” beber Dedy.

Koordinator STD tersebut kemudian juga bertekad untuk bisa menciptakan adanya ruang peningkatan kesadaran politik di masyarakat hingga mengedukasi berbagai program dari Ganjar pada warga.

Tujuannya adalah untuk bisa memberikan advokasi agar semua kebijakan yang diambil oleh Capres dari PDI Perjuangan itu bisa tersampaikan pada masyarakat luas.

“GLDC Bondowoso memiliki misi salah satunya, meningkatkan kesadaran publik, mendorong partisipasi dalam pemilihan, dan memberikan pemahaman tentang proses politik kepada pemilih. Kita juga akan mengadvokasi kebijakan Ganjar, untuk bisa tersampaikan pada masyarakat luas,” jelas dia.

Dengan adanya deklarasi pembentukan GLDC tersebut, kemudian mendapatkan apresiasi dari relawan dan komunitas pendukung Ganjar Pranowo.

Apresiasi itu diberikan oleh Ketua Ganjarian Bondowoso, Edy Cahyono karena terbentuknya GLDC juga mampu mengedukasi masyarakat.

Dirinya pun berharap agar ke depannya terdapat reformasi hukum agar bisa memberikan pelayanan hukum terbaik pada warga.

“Saya harap berkontribusi pada reformasi hukum dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat,” harap dia.

***

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025