Wacana Ganjil Genap Motor Masih Tunggu Evaluasi

Pelaksanaan aturan ganjil genap baik mobil dan motor di wilayah DKI Jakarta menunggu hasil evaluasi penerapan PSBB transisi pekan pertama. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan

“Evaluasi itu berkaitan dengan situasi dan kondisi lalu lintas serta angkutan jalan di masa PSBB transisi yang nantinya akan kami laporkan kepada pak gubernur terkait dengan implementasi ganjil genap ke depan mau seperti apa,” kata Syafrin

Baca juga Hikmah Menikah Ketika Pandemi, Hemat Meski Sepi Tanpa Teman

Dirinya juga menyampaikan jika pihaknya belum menentukan ruas jalan yang nantinya akan diterapkan aturan ganjil genap.

Selain penerapan aturan ganjil genap itu, kata dia pihaknya juga tengah mengkaji soal kapasitas angkutan umum.

Pasalnya, penerapan aturan tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah penumpang angkutan umum.

“Itu salah satu yang akan kami kaji, makanya saya sebutkan bahwa kami akan lakukan evaluasi selama satu minggu pelaksanaan masa transisi PSBB ini menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, itu kita lakukan kajian komprehensif tadi,” tuturnya.

Dalam pasal 17 ayat 2 poin a Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi disebutkan bahwa baik motor ataupun mobil akan kena kebijakan ganjil-genap.

“Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas,” bunyi peraturan tersebut.

Meski demikian, aturan itu tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang beroperasi sebagai angkutan transportasi dalam jaringan.

Tidak hanya itu, pengecualian juga berlaku untuk kendaraan pimpinan lembaga negara, pemadam kebakaran, ambulans, angkutan umum plat kuning, kendaraan dinas operasional TNI dan Polri, kendaraan untuk menolong korban, kecelakaan lalu lintas, kendaraan untuk mengangkut penyandang disabilitas.

Tenor 40 Tahun Rumah Subsidi, Membuka Jalan Hunian Layak bagi MBR 

By 0

Tenor 40 Tahun Rumah Subsidi, Membuka Jalan Hunian Layak bagi MBR Oleh: Zhafran Goldwin Memiliki rumah yang layak masih menjadi impian jutaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia. Di tengah kenaikan harga tanah dan bangunan serta meningkatnya kebutuhan hidup, kemampuan masyarakat memenuhi syarat pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan utama. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah membuka skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun agar akses terhadap hunian layak semakin luas dengan cicilan yang lebih terjangkau. Pemerintah resmi membuka peluang bagi masyarakat untuk mengambil KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai kemampuan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kebijakan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sudah dapat diterapkan. Menurut Maruarar, implementasi kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian PKP bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Meski demikian, pemerintah tidak mewajibkan masyarakat mengambil tenor terpanjang. Maruarar menegaskan masyarakat tetap diberikan keleluasaan memilih jangka waktu kredit sesuai kemampuan, mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun hingga maksimal 40 tahun. Fleksibilitas tersebut memungkinkan masyarakat menentukan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa kendala terbesar masyarakat bukan hanya harga rumah, tetapi juga besarnya cicilan bulanan. Banyak keluarga memiliki penghasilan tetap, namun belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar yang ditetapkan perbankan. Dengan tenor yang lebih panjang, besaran angsuran menjadi lebih ringan sehingga semakin banyak MBR berpeluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan perbankan mampu menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari pemerintah. …

All Rights Reserved © 2025