UU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Landasan Pembahasan UMP 2027
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan, termasuk pembahasan kebijakan pengupahan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen regulasi tersebut melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli.
UU tersebut memuat 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesetaraan kesempatan dan perlakuan, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hingga penggunaan tenaga kerja asing. Pemahaman terhadap regulasi tersebut perlu disertai implementasi nyata oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam konteks pengupahan, pemerintah memang belum mengumumkan jadwal penetapan formula UMP 2027. Namun, pembahasan awal kebijakan tersebut ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Sementara itu, kalangan buruh mengusulkan kenaikan UMP sebesar 7,5% hingga 9,5% sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, menyampaikan bahwa penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Penghitungannya mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memperhitungkan indeks alfa (α) yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Nantinya, setiap gubernur akan menetapkan dan mengumumkan nominal UMP 2027 masing-masing provinsi yang dipimpinnya dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov),” kata Dhatun.
Penggunaan indikator tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Perbedaan kondisi ekonomi serta pasar kerja di setiap daerah juga menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan pengupahan yang proporsional.
Melalui penguatan landasan hukum dan mekanisme pengupahan, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
