UU Cipta Kerja Mendukung UMKM di Indonesia

UU Cipta Kerja Mendukung UMKM di Indonesia
Oleh : Deka Prawira

UU Cipta Kerja mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Di antaranya melalui kemudahan perizinan dan regulasi yang disederhanakan. Selain itu, UMKM juga dibantu pemasarannya melalui pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Pandemi membuat perekonomian sedikit bergoncang, termasuk pengusaha UMKM. Mereka sempat terengah-engah dalam menjalankan bisnisnya, karena daya beli masyarakat yang menurun.

Kemudian, terjadi perubahan tren belanja di mana lebih banyak orang belanja online, sedangkan UMKM ada yang belum punya lapak online.

Pemerintah membantu UMKM dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan meresmikan UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu. Dalam UU tersebut terdapat klaster UMKM dan klaster kemudahan berusaha yang akan mempermudah bisnis berlevel kecil dan menengah.

Mereka wajib dibantu karena 90% pedagang di Indonesia adalah UMKM, sehingga menyelamatkan mereka juga menolong perekonomian negara.

Pakar Ekonomi Makro, Iskandar Simorangkir, menyatakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM. Terobosan dilakukan melalui UU Cipta Kerja. Upaya terus dilakukan supaya perekonomian lebih efisien dan kompetitif di pasar global. UMKM Indonesia juga bisa menjadi bagian dari global value chain seperti UMKM di Jepang dan Jerman.
Kemudahan berusaha dilakukan dengan pemberian izin usaha yang lebih mudah dan bisa diurus melalui online single submission. Untuk level bisnis UMKM maka izin yang dibutuhkan hanya NIB (Nomor Induk Berusaha). Setelah memiliki NIB maka pengusaha UMKM mengurus izin usaha dan komersial atau operasional, sesuai bidangnya masing-masing.
Dengan NIB maka UMKM akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari Bank, karena bisnisnya dianggap valid. Jika ada pinjaman modal maka bisnis UMKM akan lebih berkembang. Apalagi saat pandemi di mana usaha level kecil dan menengah kembang-kempis karena daya beli masyarakat menurun, maka butuh modal untuk membuka tokonya kembali dan selamat dari kebangkrutan.
Terlebih, plafon KUR (Kredit Usaha Rakyat) ditambah menjadi 373,17 Triliun rupiah (pada tahun 2022). Pemerintah juga memperpanjang subsidi bunga KUR sebesar 3%, sampai akhir tahun 2022. Bantuan subsidi ini sangat memudahkan UMKM agar mereka tetap eksis dan berjuang dalam mengatasi dampak pandemi.
Dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya (Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021) terdapat beberapa aturan yang memudahkan kinerja UMKM di Indonesia. Pertama, ada akselerasi digitalisasi UMKM. Akselerasi digitalisasi dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan menggandeng pihak swasta. UMKM akan belajar cara berbisnis online dan memanfaatkan jejaring di era digital.
Akselerasi digitalisasi sangat penting karena saat ini sudah era teknologi informasi dan online shop sangat marak. Namun sayangnya masih ada pelaku UMKM yang gaptek alias gagap teknologi dan tidak memanfaatkan internet sebagai media promosi. Kalaupun ada yang punya media sosial, hanya dipakai untuk update status. Padahal bisa juga digunakan untuk memasarkan produk-produknya.
Digitalisasi juga dilakukan dalam pengaturan keuangan. Di mana UMKM dilatih untuk disiplin dan memanfaatkan aplikasi pengaturan keuangan, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Fasilitasnya juga 100% gratis sehingga memudahkan UMKM, di mana mereka mengalami beragam kesulitan karena efek pandemi.
Dengan pembiasaan mengatur keuangan via aplikasi maka akan mendisiplinkan UMKM agar memisahkan antara uang pribadi dan uang dagangan. Mereka juga akan merasakan kepraktisan karena tidak harus mencatat secara manual di buku atau membuat file Excel sendiri, karena dimudahkan oleh aplikasi pencatatan dan pengaturan keuangan.
Kemudian, UMKM akan diberi fasilitas berupa penyediaan tempat promosi sebanyak 30%. Hal ini wajib dilakukan oleh semua Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penyediaan tempat ini amat baik karena juga menjadi sarana promosi bagi usaha level kecil dan menengah, dan jumlah Kementerian maupun BUMN sangat banyak sehingga memudahkan UMKM untuk go public dan meluaskan pasarnya di kalangan birokrat serta sipil.
UMKM juga dipermudah langkahnya dengan fasilitas kemudahan barang dan jasa pemerintah. Di mana Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah wajib menggunakan barang dan jasa dari UMKM. Sebanyak 40% alokasi untuk pengadaan tersebut diambil dari anggaran barang/jasa.
Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja klaster UMKM dan klaster kemudahan berusaha, serta aturan turunannya. Pemerintah berusaha keras agar UMKM kembali bangkit dan bersinar walau didera efek pandemi. Jika UMKM sehat maka kondisi perekonomian negara juga sehat, karena mereka tulang punggung perekonomian Indonesia.
UMKM banyak diberi fasilitas mulai dari kemudahan perizinan, pinjaman KUR dengan bunga ringan, dan subsidi bunga. Mereka juga mendapat pendampingan untuk digitalisasi usaha dan marketing online, serta penggunaan aplikasi pengaturan keuangan. Dengan implementasi UU Cipta Kerja yang memberikan fasilitas-fasilitas ini maka bisnis UMKM akan kembali jaya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025