UU Cipta Kerja Mendorong Semangat Kewirausahaan

Oleh : Savira Ayu

Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang paling kontroversial, karena kelahirannya disambut oleh berbagai demo. Sayangnya mereka tak memahami esensi dari UU ini, karena punya semangat untuk mendorong kewirausahaan di Indonesia. Pengusaha UMKM sangat dibantu oleh UU Cipta Kerja karena kemudahan perolehan izin.

Di masa pandemi, banyak orang yang tiba-tiba banting setir menjadi pengusaha. Penyebabnya karena mereka dirumahkan oleh perusahaan, sehingga memilih jalur wirausaha, untuk bertahan hidup. Mereka berusaha survive dengan berjualan apa saja di media sosial, mulai dari makanan, pakaian, mainan anak, hingga tanaman hias.

Baca juga: Wajib Dicoba! Fudgy Brownies Yang Bikin Ketagihan

Untuk menyokong kegiatan mereka dan memperbanyak wirausaha lainnya, maka pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja bulan oktober lalu. UU ini memiliki semangat entrepreneurship karena ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM. Sehingga rakyat akan makin dimudahkan dalam merintis bisnis dan berdagang dengan baik.

Asep Mulyana, pakar UMKM dari Unversitas Padjajaran menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mendukung kewirausahaan karena proses berbisnis jadi mudah dan cepat. UU ini dimaksudkan Presiden Jokowi sebagai stimulus untuk meningkatkan jumlah pebisnis di Indonesia. Karena sekarang hanya ada 1,5% pengusaha dari 200 juta penduduk di Indonesia.

Asep melanjutkan, jumlah pengusaha ini kecil sekali. Karena di negara lain yang maju, jumlah pebisnisnya lebih dari 5%. Untuk meningkatkan jumlah wirausaha juga bisa melalui jalur pendidikan. Jadi kurikulum di SMK dan Perguruan Tinggi bisa dimodifikasi agar lebih banyak pengusaha muda. Dalam artan bisa ditambah matakuliah kewirausahaan agar mereka tertarik untuk berbisnis.

Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan usaha dipermudah, karena berbasis resiko. Dalam artian ketika suatu bisnis yang beresiko rendah, misalnya toko kelontong atau warung makan, tidak usah mengurus izin HO. Namun cukup dengan izin biasa. Nantinya izin usaha ini bisa dijadikan pelengkap, ketika pengusaha cilik akan meminjam modal ke Bank.

Jika ada kucuran dana dari Bank, maka pengusaha kecil bisa merombak bisnisnya. Misalnya warung yang tadinya biasa saja, dirombak jadi restoran online yang melayani delivery order. Pemilik warung bisa membeli gawai untuk mendukung promosi di dunia maya. Juga memiliki uang untuk membeli kulkas dan freezer, agar bisa menampung bahan baku makanan.

Sementara pengusaha toko kelontong bisa mendapatkan modal dari Bank, dan memperbesar usahanya. Toko yang kumuh dirombak jadi minimarket yang rapi dan bersih. Varian dagangannya diperbanyak dan ada mesin kasir modern, juga dilengkapi dengan alat EDC untuk pembayaran dengan kartu debit/kredit. Masyarakat akan senang belanja di sana dan ia mendapat banyak keuntungan.

Stimulus dari UU Cipta Kerja bisa membuat usaha kecil mereka makin maju dan mereka tak bingung lagi untuk melamar kerja. Karena dari bisnis itu sudah mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Para pengusaha kecil bisa naik level jadi pebisnis kelas menengah, bahkan kelas kakap. Dengan syarat mereka tekun dan ulet dalam berusaha.

Jika pengusaha tersebut mampu memperbesar bisnisnya, maka juga bisa mengurangi jumlah pengangguran. Karena usahanya butuh karyawan baru, misalnya di bagian kasir, administrasi, dan kurir. Mereka jadi menolong orang lain dan akibatnya keadaan ekonomi di Indonesia membaik. Karena semua orang punya pekerjaan dan daya beli di pasar jadi naik.

UU Cipta Kerja memang diciptakan untuk rakyat Indonesia. Presiden Jokowi ingin agar masyarakat lebih berani dalam berwirausaha dan menjadikan UU ini sebagai stimulus, agar bisnis mereka makin maju. Karena ada banyak kemudahan berusaha yang tertera dalam UU Cipta Kerja. Masyarakat bisa berdagang dengan lancar dan mendapatkan keuntungan.

Penulis adalah pegiat wirausaha muda

Mengapresiasi Peran Yonif TP dalam Pertahanan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

By 0

Mengapresiasi Peran Yonif TP dalam Pertahanan dan Pembangunan Ekonomi Daerah  Oleh: Syahrul Fahrozi Langkah pemerintah dalam meluncurkan serta mereorganisasi pilar pertahanan melalui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) merupakan terobosan strategis yang amat penting dan patut diapresiasi. Kebijakan visioner ini menegaskan komitmen nyata dalam menghadirkan instrumen pertahanan nasional yang tidak hanya berfokus pada fungsi kedaulatan militer semata, melainkan juga bertindak sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Konsep pertahanan negara yang ideal dan komprehensif sejatinya tidak pernah berdiri terisolasi dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya. Melalui pengembangan kekuatan pertahanan ini, keberadaan benteng keamanan di berbagai penjuru nusantara diintegrasikan secara presisi guna menjawab dua tantangan utama bangsa secara simultan, yaitu memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Inovasi kebijakan pada struktur militer ini memperlihatkan keunggulan, di mana setiap prajurit dibekali kualifikasi tempur infanteri yang handal sekaligus kapabilitas teritorial pembangunan yang adaptif. Selain wajib menguasai kemampuan taktis mendasar seperti menembak, beladiri, dan patroli wilayah, para prajurit disiapkan secara terstruktur dalam kompi-kompi khusus yang mencakup bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi zeni, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Pembagian fungsi yang spesifik ini memungkinkan pangkalan militer berkontribusi langsung pada perbaikan sarana dan fasilitas umum masyarakat, seperti pembenahan akses jalan dan jembatan, pengolahan lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif, serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan warga secara berkala. Skema ini membuktikan bahwa pembaharuan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dapat diimplementasikan secara konkret dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif pertumbuhan ekonomi daerah, penempatan satuan teritorial berkapasitas besar di berbagai wilayah memberikan dampak pengganda yang sangat signifikan terhadap roda perekonomian lokal. Kehadiran ribuan prajurit beserta keluarga yang bermukim di sekitar pangkalan secara otomatis menumbuhkan ceruk pasar baru yang sangat potensial. Permintaan akan pasokan kebutuhan pokok harian, komoditas pangan lokal, hingga ketersediaan jasa pendidikan dan sarana perumahan terbukti menstimulasi daya beli warga secara luas. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pedagang di pasar-pasar tradisional mendapatkan kepastian keterserapan produk yang berkelanjutan. Penataan kembali fokus pangkalan militer ini secara efektif dan efisien berhasil mengubah kawasan di sekitarnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Keberhasilan dalam mengimplementasikan agenda strategis pemerintah ini juga sangat bertumpu pada kuatnya sinergi antara instrumen militer, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat setempat. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa keberadaan Yonif TP ditujukan untuk senantiasa menyatu dengan rakyat, menghadirkan rasa aman secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan wilayah. Penempatan pangkalan militer di area-area strategis, seperti kawasan pesisir maupun wilayah batas terluar, ditargetkan untuk melindungi kekayaan sumber daya alam lokal sekaligus mendukung stabilitas kawasan ekonomi dan objek pariwisata daerah. Selain itu, pengalokasian patroli rutin berkala dan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan bersama warga menjadi langkah nyata dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi serta keberlangsungan usaha warga. Dukungan penuh yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah turut mempercepat pencapaian target penyiapan satuan teritorial ini secara optimal. Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan bahwa keberadaan Yonif TP di wilayahnya memberikan dampak positif yang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setempat. Apresiasi senada juga diutarakan oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, yang menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk menyinergikan berbagai program pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan fungsi teritorial militer. Kolaborasi lintas sektor yang terstruktur ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi yang terarah sanggup mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional secara inklusif. Dampak positif dari integrasi fungsi pertahanan dan pembangunan ini juga menjangkau hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menjelaskan bahwa penempatan satuan berkapasitas lebih dari seribu personel di wilayah Maluku secara langsung menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Kebutuhan harian para prajurit dan keluarganya terbukti mendorong peningkatan daya beli, memperbaiki kualitas serta aksesibilitas layanan pendidikan, serta memperkuat program ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan-lahan pertanian yang dikelola bersama. Pendekatan terpadu ini menciptakan kemandirian pangan di tingkat lokal sekaligus mempererat hubungan kemanunggalan antara tentara dan rakyat dalam bingkai pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Kehadiran dan penyebaran Yonif TP di berbagai daerah membuktikan secara nyata bahwa stabilitas keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Dengan terus menjaga keharmonisan sinergi antara prajurit TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat, agenda strategis ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera di masa depan.…

All Rights Reserved © 2025