Oleh : Alfisyah Kumalasari (Penulis adalah pengamat sosial.politik)
Pemberitaan miring terkait Pansel KPK agaknya sedang menjadi trending topik. Pemilihan Capim KPK ini rasanya juga rawan kritikan dari berbagai pihak. Namun, Pansel mampu sanggah tuduhan dengan tunjukkan transparansinya.
Berbagai pihak digandeng guna membantu kinerja Pansel ini agar mampu memberikan hasil yang optimal. Yakni dengan melibatkan PPATK juga Badan Intelijen Negara. Tak hanya itu proses seleksi Capim juga dibantu oleh Komisi III DPR pada uji lanjutannya. Sehingga diharapkan mampu menjaring Capim yang kredibel sesuai kriteria.
Yenti Ganarsih, selaku Ketua Pansel Capim KPK telah menyerahkan 10 nama kandidat yang telah lolos tes. Yang kemudian akan diserahkan kepada presiden Jokowi. Tes tersebut Antara lain, tes kesehatan, uji publik, serta wawancara. 10 kandidat nantinya akan menjalani uji kelayakan atau fit and proper test yang mana dilakukan langsung oleh DPR RI.
Yenti juga merespon berbagai tanggapan publik yang mempertanyakan soal kredibiltas Capim KPK yang diloloskan oleh timnya. Banyak pihak yang menilai jika Capim mayoritas tidak berkompeten mengenai KPK juga hukum. Namun, pihaknya tetap yakin jika kandidat saat inilah yang merupakan pilihan terbaik dari yang ada.
Yenti menambahkan jika 10 orang tadi akan tetap diperhatikan kredibilitasnya. Diharapkan Capim-Capim KPK tersebut bisa membawa perubahan akan korupsi yang bisa diberantas empat tahun mendatang.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), yang mana mengharapkan semua pihak bisa menghargai kinerja Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK. Tak hanya menghargai namun terus mendukung kinerja Pansel yang dinilai telah sesuai prosedur. Pasalnya, tim Pansel telah meloloskan calon-calon terbaik.
Secara logika tidak mungkin Pansel Capim KPK meluluskan calon-calon yang kemampuannya diragukan. Karena terbentuknya Pansel ini sendiri juga diketahui oleh Presiden Jokowi. Sehingga tudingan miring terkait kinerja Pansel tidak relevan.
Dari berbagai pengamatannya proses seleksi calon pimpinan KPK 2019 sudah berjalan dengan baik. Terlebih ditambah dengan pelaksanaan proses wawancara yang terbuka untuk publik. Sehingga dapat dilihat transparansinya, mengingat penyertaan publik dalam pemilihan Capim ini dinilai sebagai hal baru.
Sebelumnya tidak ada wawancara yang digelar secara terbuka agar publik bisa turut menyaksikannya. Hal ini dilakukan agar publik mampu memberikan nilai bagi para calon komisioner KPK tersebut. Terlebih Jokowi-pun mendukung secara penuh hasil kinerja Pansel Capim KPK itu.
Terkait isu yang bergulir tentang kelompok tertentu yang menentang adanya unsur pemerintahan di dalam tubuh KPK, juga telah ditanggapi. Karena secara jelas UU KPK sudah mengatur jika KPK terdiri atas unsur pemerintah juga masyarakat. Maka dari itu jikalau didalam penyeleksian Capim terdapat unsur Polri serta Kejaksaan bukankah wajar adanya.
Ditilik dari fungsi KPK sendiri ialah berkenaan dengan tugas pemberantasan korupsi. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan terhadap tindakan pidana terkait korupsi. Juga termasuk mencegah adanya praktik korupsi secara lebih jauh.
Beberapa lembaga yang digandeng guna mendukung kinerja KPK ini ialah Polri, Kejaksaan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui kerjasama yang berkesinambungan diharapkan mampu memberikan optimalitas hasil yang akan diberikan.
Transparansi telah ditunjukkan oleh Pansel Capim KPK. Bukankah seharusnya kita mempercayakan penuh seluruh proses yang diadakan guna pemilihan Capim KPK. Apalagi banyak pihak yang telah menyatakan kinerja Pansel dinilai telah bagus dan profesional, sesuai prosedur.
Aneka tudingan miring juga telah disanggah oleh ketua Tim Pansel. Pihaknya memberikan aneka bukti jika mereka telah bekerja sesuai aturan yang berlaku. Termasuk mengikutsertakan publik dalam proses pemilihan Capim (sesi wawancara).
Semoga dengan adanya bukti-bukti kinerja ini semua pihak mengerti dan mengamini segala keputusan Pansel terkait calon komisioner KPK. Agar Pansel kedepannya juga bisa berjalan lebih leluasa guna mengoptimalkan kerjanya lebih baik lagi.
Kita berharap, Capim-Capim ini nantinya bisa bekerja memberantas seluruh praktik korupsi yang sangat merugikan warga dan negara Indonesia. Mampu menciptakan sistem tatanan ekonomi yang lebih sehat dan terarah. Sehingga kesejahteraan rakyat lebih terjamin lagi.
