Tokoh Papua Serukan Perdamaian, Tegas Tolak Peringatan HUT OPM

Tokoh Papua Serukan Perdamaian, Tegas Tolak Peringatan HUT OPM

Papua- Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM kembali menuai penolakan keras karena dinilai menghidupkan kembali narasi separatis yang merusak persatuan nasional. Salah satu figur sentral masyarakat adat, Yanto Eluay, menyatakan dengan tegas bahwa peringatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur orang asli Papua yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan.

Dalam pernyataan resminya, Yanto Eluay menyampaikan bahwa Gerakan separatis seperti TPN-OPM dinilai tak mewakili aspirasi masyarakat adat yang saat ini justru mendukung kehadiran negara untuk membangun Tanah Papua. Ia menilai glorifikasi terhadap kelompok tersebut justru memperpanjang konflik dan menghambat kemajuan pembangunan di Tanah Papua.

“Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa kami menolak 1 Juli dijadikan sebagai HUT TPN-OPM. Tanggal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat yang mencintai damai dan persaudaraan,” ujar Yanto Eluay

Yanto menambahkan bahwa masyarakat Papua saat ini mendambakan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Menurutnya, cara terbaik untuk membangun masa depan Papua bukanlah melalui kekerasan, melainkan dengan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

“Kami tidak ingin anak cucu kami terus hidup dalam bayang-bayang konflik. Kami ingin membangun Tanah Papua bersama program pendidikan dan kesehatan yang telah difasilitasi pemerintah pusat dan daerah, bukan dengan senjata dan kekerasan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Yanto menekankan bahwa masyarakat adat Papua selaras dengan semangat pemerintah dalam menjaga harmoni dan kedamaian di seluruh nusantara. Ia menolak segala bentuk narasi yang dapat memecah belah bangsa, serta mengajak generasi muda Papua untuk bersikap bijak dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.

“Tanah Papua adalah tanah damai, bukan tanah konflik. Mari kita jaga negeri ini dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Kami tolak 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM. Kami pilih damai. Papua adalah Indonesia,” tegasnya.

Yanto Eluay berharap pemerintah pusat dan daerah terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Papua, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Stabilitas tersebut, menurutnya, merupakan prasyarat utama untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah yang kaya akan sumber daya dan budaya itu

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025