Tokoh Papua Dorong Penolakan Provokasi KNPB dan Kekerasan demi Lindungi Masyarakat Sipil
Jakarta – Sejumlah tokoh Papua menyerukan penolakan terhadap provokasi dan segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil serta mengganggu kehidupan damai di Papua.
Tokoh Agama Nasrani Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, menilai masyarakat semakin memahami bahwa kesejahteraan Papua membutuhkan pendidikan, pembangunan, dan situasi keamanan yang terjaga.
Ia juga menyoroti penyebaran propaganda dan narasi kebencian di media sosial yang berpotensi memengaruhi generasi muda. Dalam pernyataannya, Kirenius meminta pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap kelompok yang terbukti melakukan kekerasan sekaligus mencegah penyebaran hasutan di ruang publik.
“Masyarakat semakin pintar. Kesejahteraan diperoleh melalui pendidikan dan pembangunan, bukan aksi teror. Kami mengimbau saudara-saudara yang masih bergabung dengan OPM untuk segera kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua,” imbaunya.
Kirenius juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mencermati serta menindak tegas aktivitas front politik OPM, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang menurutnya kerap menggelar aksi yang mengarah pada makar.
Ia menilai langkah tersebut perlu dibarengi dengan upaya membendung propaganda dan narasi kebencian di media sosial yang berpotensi memengaruhi serta menghasut generasi muda Papua.
Seruan menjaga keamanan juga disampaikan Sekretaris Umum Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya, Fatra Muhammad Soltif, setelah penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara di Distrik Muliyama.
Fatra menilai kekerasan terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan publik bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan adat Papua.
“Kami dari Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya dan seluruh komponen masyarakat adat, Suku Maya di Wilayah Doberai menuntut dengan tegas kepada aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas pelaku dan dalangnya,” tegas Fatra.
Ia juga meminta negara melindungi masyarakat sipil sekaligus memastikan Papua tetap menjadi ruang yang aman bagi masyarakat untuk hidup dan bekerja.
“Papua adalah tanah damai, tanah yang harus dibangun dengan kerja, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.
Fatra turut mengajak tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat menjaga persatuan serta menolak provokasi yang berpotensi memecah belah. Upaya tersebut dinilai penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang justru merugikan masyarakat Papua sendiri.
