• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Tokoh Agama Serukan Dukungan untuk Transisi Damai Menuju Pemerintahan Prabowo-Gibran

Tokoh Agama Serukan Dukungan untuk Transisi Damai Menuju Pemerintahan Prabowo-Gibran

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 20 September 2024

Tokoh Agama Serukan Dukungan untuk Transisi Damai Menuju Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Dalam menyongsong transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, berbagai tokoh agama mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung pemerintahan yang akan datang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pembangunan dan kerukunan nasional, serta memastikan seluruh program yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan.

“Kami bersyukur bahwa Indonesia sampai detik ini dalam kondisi yang aman dan nyaman. Banyak negara yang bahkan tidak bisa membangun karena kondisi yang tidak stabil, sedangkan kita mampu membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ujar Marsudi. Ia menambahkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk infrastruktur maupun kemashlahatan bangsa, harus terus dilanjutkan demi kepentingan rakyat.

Menurut Marsudi, dukungan kepada pemerintahan baru berarti memastikan kesinambungan program-program yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Kami berharap Presiden dan Wakil Presiden yang baru dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai ada yang terputus, karena jika terputus, akan ada proyek yang berhenti dan kurang bermanfaat,” jelasnya.

Dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia tidak hanya bermakna mendukung mereka sebagai pemimpin baru, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan yang telah berjalan dengan sangat baik selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Infrastruktur yang telah terbangun, program kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas ekonomi yang telah terjaga merupakan capaian yang sangat berharga dan perlu diteruskan oleh pemerintahan berikutnya.

Marsudi meyakini bahwa pembangunan yang dilakukan selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi tidak akan berhenti begitu saja di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Saya yakin pemerintah mendatang akan bisa meneruskan berbagai langkah presiden terdahulu, dan diteruskan lagi sesuai rencana-rencana besar. Seluruhnya harus saling menyambung, jangan sampai rencana besar yang sudah di tahap ini tidak diteruskan,” tegasnya.

Senada dengan Marsudi, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintahan baru dengan penuh kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Kita harus memberikan apresiasi atas kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Beliau telah membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat demokrasi dan peran Indonesia di kancah internasional. Hal ini merupakan prestasi yang harus kita apresiasi,” kata Abdul Mu’ti.

Dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut Abdul Mu’ti, adalah kelanjutan dari semangat yang telah ditunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi. “Terpilihnya Prabowo dan Gibran bukan hanya kemenangan mereka, melainkan kemenangan seluruh bangsa Indonesia. Proses Pemilu yang damai dan tertib adalah bukti kedewasaan kita dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa dengan mendukung program Prabowo-Gibran, berarti masyarakat mendukung kesinambungan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi. Oleh karenanya, ia mengajak masyarakat agar memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru untuk memimpin dan menjalankan program-programnya. “Mari kita memberikan kepercayaan kepada Prabowo dan Gibran untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Kita semua harus mendukung agar transisi pemerintahan ini berjalan lancar, dan program-program pembangunan yang telah dirintis dapat terus berlanjut,” tutupnya.

Transisi pemerintahan yang damai dan tertib merupakan fondasi bagi kelanjutan pembangunan nasional. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat terus melangkah maju, menjaga persatuan, dan membangun masa depan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran berarti turut menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.