Tokoh Agama: Apresiasi Presiden Jokowi, Kawal Transisi serta Program Pemerintahan Baru

Tokoh Agama: Apresiasi Presiden Jokowi, Kawal Transisi serta Program Pemerintahan Baru

*Jakarta* – Menjelang transisi pemerintahan yang akan datang, tokoh agama mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Presiden Jokowi selama sepuluh tahun, mendukung transisi pemerintahan, dan menyukseskan program-program Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekjen PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti dan Wakil Ketua Umum MUI, KH. Marsudi Syuhud dalam program SAPA INDONESIA MALAM yang disiarkan langsung KOMPAS TV

Sekjen PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya selama sepuluh tahun membangun Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah beliau kerjakan selama 10 tahun memimpin Indonesia yang terbukti dengan kemajuan signifikan Indonesia di berbagai sektor secara merata,” ujar Prof. Abdul Mu’ti.

Ia juga menekankan pentingnya menghargai hasil pemilu sebagai bagian dari kedewasaan berdemokrasi dan memberi kesempatan pada pemerintahan baru untuk melanjutkan program-program yang telah ada.

“Kita harus menjadi bangsa yang mampu mengapresiasi pemimpinnya dengan objektif menilai secara komprehensif capaian yang sudah diraih Presiden Joko Widodo yang telah sukses membangun Indonesia sangat pesat,” tambahnya.

Prof. Abdul Mu’ti juga menekankan pencapaian signifikan selama masa pemerintahan Jokowi, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran.

“Ada empat pencapaian menonjol, pertama pembangunan infrastruktur, kedua ketahanan ekonomi dan pengurangan pengangguran, ketiga penegakan demokrasi yang terbuka, dan keempat peran aktif Indonesia di kancah internasional. Pencapaian ini akan diteruskan oleh pemerintahan baru untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan,” lanjut Prof Abdul Mu’ti.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH. Marsudi Syuhud, mengapresiasi terjaganya stabilitas nasional dan pesatnya pembangunan era Presiden Joko Widodo

“Kami bersyukur bahwa Indonesia sampai detik ini dalam kondisi yang aman dan nyaman, pencapaian Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan kerukunan antar sesama elemen bangsa akan diteruskan oleh pemerintahan yang baru. Pemerintahan mendatang melalui berbagai program unggulkan juga dipastikan akan melanjutkan berbagai capaian yang sudah diraih Presiden Jokowi,” imbuh KH. Marsudi Syuhud.

KH. Marsudi Syuhud juga mengajak masyarakat untuk mendukung transisi pemerintahan yang lancar dan menyukseskan program-program mendatang.

“Semua pihak harus menjaga stabilitas nasional, kerukunan antarsesama, mendukung transisi pemerintahan dan program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan lancar sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjut KH. Marsudi Syuhud.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan pemerintahan dan mencapai kemajuan yang lebih baik, dukungan dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Dengan semangat tersebut, diharapkan Indonesia dapat melanjutkan perjalanan menuju kemajuan yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan baru.

KH. Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional selama transisi pemerintahan.

“Dalam masa transisi ini, kita harus terus menjaga stabilitas dan ketertiban nasional. Dukungan terhadap pemerintahan baru sangat penting agar program-program yang telah berjalan dapat diteruskan tanpa gangguan,” ujarnya.

KH. Marsudi juga menyatakan dukungannya terhadap program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Kami mengajak semua pihak untuk mendukung program yang akan dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dukungan ini akan memastikan kelanjutan pembangunan dan kemajuan bangsa,” tutupnya.

Prof. Abdul Mu’ti, juga menekankan pentingnya menjaga kestabilan nasional selama periode transisi.

“Penting bagi kita semua untuk menjaga stabilitas dan kerukunan selama transisi pemerintahan. Ini adalah waktu yang krusial untuk memastikan bahwa tidak ada kekacauan yang mengganggu kelanjutan program-program penting,” katanya.

Prof. Mu’ti juga menggarisbawahi dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami berharap seluruh masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dukungan ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dan melanjutkan pembangunan yang telah dimulai,” pungkasnya.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025