Tingkatkan Lapangan Pekerjaan, AGTI Apresiasi Pemerintah Perkuat Hilirisasi Industri Tekstil dan Garmen Nasional

Tingkatkan Lapangan Pekerjaan, AGTI Apresiasi Pemerintah Perkuat Hilirisasi Industri Tekstil dan Garmen Nasional

Jakarta – Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi industri tekstil dan garmen nasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor tekstil dan garmen dinilai memiliki peran vital sebagai industri padat karya yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial di berbagai daerah.

 

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menilai perhatian langsung Presiden terhadap industri tekstil dan garmen merupakan sinyal politik dan ekonomi yang sangat kuat bagi keberlanjutan sektor tersebut. Menurutnya, penguatan hilirisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap perluasan kesempatan kerja formal. “Industri tekstil dan garmen memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional,” ujar Anne.

 

AGTI menekankan bahwa penempatan industri tekstil dan garmen sebagai sektor strategis perlu segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret di tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Anne menilai komitmen nasional harus diterjemahkan dalam regulasi yang berpihak, instrumen fiskal yang tepat sasaran, serta mekanisme pelaksanaan yang efektif di lapangan agar industri mampu tumbuh berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja secara optimal.

 

Terkait arahan Presiden mengenai revitalisasi rantai pasok, AGTI memandang penguatan supply chain tekstil harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Struktur rantai pasok yang panjang membutuhkan kebijakan terintegrasi agar industri nasional mampu meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

 

Anne menilai penguatan industri hulu dalam negeri menjadi langkah penting, meski dalam jangka pendek impor bahan baku masih dibutuhkan untuk menjaga kelancaran produksi. “Impor bahan baku bagi produsen yang patuh aturan perlu berjalan cepat dan efisien agar daya saing industri tetap terjaga,” katanya.

 

Selain itu, AGTI menilai hilirisasi industri tekstil dan garmen menjadi kunci peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat peran sektor ini sebagai penyerap tenaga kerja. Dengan hilirisasi yang konsisten, industri tekstil nasional diharapkan mampu naik kelas, tidak hanya sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar global.

 

Anne juga menyoroti pentingnya adaptasi teknologi dan pengembangan industri permesinan dalam negeri. Menurutnya, ketergantungan terhadap mesin impor masih tinggi sehingga penguatan industri pendukung, termasuk penguasaan teknologi dan semikonduktor, perlu menjadi bagian dari agenda industrialisasi nasional. Langkah tersebut diyakini mampu mendorong penerapan Industri 4.0 sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.

 

Ke depan, AGTI berharap arahan Presiden Prabowo dapat segera diwujudkan dalam kebijakan teknis yang konkret, termasuk deregulasi perizinan, penyediaan energi yang kompetitif, serta dukungan fiskal dan pembiayaan yang tepat sasaran. Dengan kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, AGTI optimistis industri tekstil dan garmen nasional mampu memperkuat daya saing, memperluas lapangan pekerjaan, dan kembali menjadi tulang punggung manufaktur padat karya Indonesia.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025