Tembak 3 Warga Sipil hingga Tewas, Rakyat Papua Dukung Pemberantasan KST

Tembak 3 Warga Sipil hingga Tewas, Rakyat Papua Dukung Pemberantasan KST

Oleh : Timotius Gobay

KST Papua menembak 3 orang warga sipil hingga tegas, segenap elemen bangsa hendaknya mendukung penuh adanya tindakan tegas dan terukur serta menggunakan pendekatan yang komprehensif dari aparat keamanan untuk bisa memberantas gerombolan separatis tersebut.

KSTPapua kembali melakukan rangkaian kejinya, yakni dengan melakukan penyerangan kepada warga di Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Akibat dari peristiwa penembakan tersebut, sebanyak 3 (tiga) orang warga sipil tewas. Akan tetapi bukan itu saja, namun ternyata dari peristiwa yang terjadi di Kampung Yasoma jalan Batas Batu Kenyam tersebut, 2 (dua) diantara korban merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupatan Nduga.

Terkait dengan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih berupa penembakan tersebut, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nduga Komisaris Polisi (Kompol) Visensius Jimmy Parapaga menjelaskan bahwa jenazah dari para korban tewas sudah berada di Kenyam.

Lebih lanjut, ternyata kekejian dan kebiadaban yang dilakukan oleh KST Papua bukan hanya sekedar melakukan penembakan saja, melainkan mereka juga melakukan penganiayaan kepada para korban hingga mereka mengalami luka-luka di tubuhnya, yang mana peristiwa itu bermula dari truck yang ditumpangi oleh para korban ini dibakar gerombolan separatis tersebut pada Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 kemarin.

Mendengar adanya kejadian tersebut, aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung melakukan pengevakuasian ketiga korban pada hari Kamis dini hari pada sekitar pukul 00:04 Waktu Indonesia bagian Timur (WIT) dan langsung membawa mereka ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kenyam.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Papua, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ignatius Benny Ady Prabowo mengungkapkan bahwa insiden tersebut berawal dari adanya laporan dari 3 (tiga) warga sipil yang bergerak dari Batas Batu menuju ke Kota Kenyam. Keberangkatan mereka adalah pada sejak sore hari, akan tetapi ternyata masih belum kunjgung tiba hingga malam hari.

Sontak mengetahui adanya laporan tersebut, pihak aparat keamanan dari jajaran gabungan langsung bergerak dengan cepat menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), dan petugas kemudian menemukan sebanyak 3 (tiga) korban yang merupakan warga sipil itu sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kapolres Nduga melanjutkan bahwa situasi dan kondisi saat ini yang berada di Kota Kenyam dilaporkan masih dalam keadaan yang kondusif. Tentu saja kondusifitas keadaan sama sekali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana langkah cepat yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Meski memang sudah kondusif, namun dirinya menekankan bahwa sampai saat ini aparat keamanan dari personel gabungan TNI dan Polri tetap berada dalam status siaga 1 (satu) untuk mampu mengantisipasi misalnya ada kemungkinan aksi lanjutan dan tindak kriminal lagi yang dilakukan oleh KST Papua.

Dengan adanya kejadian penembakan tersebut, dirinya langsung menyatakan kepada seluruh jajarannya untuk semakin menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di Kota Kenyam serta berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus itu dan membawa para pelaku ke pengadilan. Untuk diketahui bahwa penyelidikan akan kasus tersebut sampa saat ini masih terus berlangsung demi bisa mengungkapkan bagaimana latar belakang serta motif yang dilakukan oleh para pelaku.

Pada kesempatan lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soseatyo juga terus menyoroti bagaimana keberadaan dari KST Papua. Menurutnya, keberadaan gerombolan separatis itu masih menjadi suatu persoalan terkait dengan resistensi di dalam negeri.

Baginya, tentu dengan adanya persoalan yang masih saja ditimbulkan oleh gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih tersebut memang harus bisa dilakukan penyelesaian secepat mungkin. Utamanya adalah upaya penyelesaian adalah secara komprehensif. Sehingga memang hal yang tepat dilakukan adalah dengan tindakan tegas dan terukur dari para aparat keamanan, akan tetapi hal itu saja belum cukup.

Apabila hanya sekedar menggunakan tindakan yang tegas dan terukur saja, maka akar permasalahan akan belum diselesaikan sepenuhnya. Melainkan hal yang penting pula untuk dilakukan adalah dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan dari seluruh masyarakat orang asli Papua (OAP).

Senada, hal tersebut juga dikemukakan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Meutya Hafid yang menekankan bahwa tindak kekerasan yang selama ini dilakukan oleh KST Papua memang sudah sangat pantas untuk bisa disikapi dengan sangat tegas pula dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif lagi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan yang sangat tegas dan tetap terukur dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif juga harus bisa didukung oleh segenap elemen masyarakat di Indonesia agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali dan dilakukan oleh KST Papua. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan dihukum dengan seadil-adilnya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025