Opini : Winny Septiana Sari (Aktifis Wanita Kota Tangsel)
Rangkaian insiden industri yang terjadi di Banten dalam setahun terakhir tidak berhenti di batas administratif kota atau kabupaten. Dampaknya menjalar, termasuk ke Tangerang Selatan.
Kebakaran fasilitas industri yang diduga memicu limpasan bahan kimia ke sungai menjadi pengingat bahwa risiko lingkungan bersifat lintas wilayah. Tangerang Selatan, meski bukan
pusat industri berat seperti Cilegon, tetap berada dalam ekosistem risiko yang sama. Kasus perubahan warna air sungai, bau menyengat, serta indikasi gangguan ekosistem menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden teknis. Ia merefleksikan persoalan tata kelola risiko yang belum terintegrasi secara regional. Sungai tidak mengenal batas administrasi; demikian pula dampak pencemaran.
Dalam perspektif manajemen strategik, wilayah perkotaan yang berada di sekitar kawasan industri harus memposisikan risiko lingkungan sebagai variabel strategis, bukan sekadar isu teknis dinas tertentu. Artinya, risiko harus diidentifikasi, dipetakan, dan dimitigasi melalui pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) lintas sektor dan lintas daerah.
Tangerang Selatan memiliki karakter sebagai kota jasa dan permukiman yang berkembang pesat. Ketergantungan terhadap kualitas air sungai—baik secara langsung maupun sebagai bagian dari sistem air baku regional—membuat kota ini sangat sensitif terhadap gangguan ekologis. Sungai Cisadane, misalnya, menopang kebutuhan air baku lintas wilayah. Ketika terjadi kontaminasi bahan kimia atau pestisida akibat kebakaran industri, dampaknya tidak berhenti pada lokasi kejadian.
Dalam kajian ekologi, masuknya senyawa kimia ke badan air memicu gangguan pada struktur trofik. Plankton dan organisme mikro yang menjadi fondasi rantai makanan dapat terdampak terlebih dahulu. Penurunan oksigen terlarut, potensi bioakumulasi di sedimen, serta gangguan
terhadap keanekaragaman hayati merupakan konsekuensi jangka menengah hingga panjang.
Dampak ini sering kali tidak langsung terlihat, tetapi menggerus kualitas lingkungan secara
gradual.
Dari sudut pandang ekonomi, kerusakan tersebut menciptakan negative externalities—biaya
sosial yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha. Masyarakat menanggung risiko
kesehatan, biaya pengolahan air meningkat, dan kepercayaan publik terhadap kualitas
lingkungan menurun. Dalam jangka panjang, reputasi wilayah sebagai kawasan hunian yang
nyaman juga dapat terdampak.
Tantangan utama yang terlihat adalah pola tata kelola yang reaktif. Respons kebijakan
cenderung muncul setelah insiden terjadi. Pengawasan bersifat sektoral, sementara sistem
peringatan dini berbasis data real-time belum terintegrasi secara optimal. Dalam konteks kota
yang berada dalam jaringan metropolitan, pendekatan ini menjadi tidak memadai.
Manajemen strategik modern menempatkan risiko sebagai bagian dari proses perencanaan.
Pemerintah daerah seharusnya memiliki peta risiko lingkungan yang diperbarui secara berkala,
termasuk skenario kebakaran industri, kebocoran bahan kimia, dan pencemaran sungai.
Koordinasi lintas wilayah—antara Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,
dan Pemerintah Provinsi Banten—menjadi prasyarat utama.
Selain itu, indikator kinerja lingkungan perlu menjadi bagian dari pengukuran kinerja daerah.
Selama indikator pembangunan lebih didominasi oleh pertumbuhan ekonomi dan investasi,
dimensi ketahanan ekologis cenderung berada di posisi sekunder.
Padahal dalam literatur
pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan adalah fondasi daya saing jangka panjang.
Dimensi tata kelola juga berkaitan dengan persoalan agency. Pemerintah bertindak sebagai
regulator, sementara perusahaan sebagai pelaku usaha. Ketika sistem pengawasan dan sanksi
tidak memberikan efek jera yang memadai, risiko moral hazard meningkat. Biaya risiko dapat
berpindah kepada masyarakat tanpa mekanisme kompensasi yang jelas.
Bagi Tangerang Selatan, isu ini memiliki implikasi strategis. Kota ini selama ini diposisikan
sebagai kawasan hunian modern dengan kualitas hidup relatif baik. Namun kualitas hidup tidak
hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik dan pusat komersial, melainkan juga oleh kualitas
udara dan air. Jika gangguan lingkungan berulang, persepsi publik terhadap keamanan ekologis
dapat berubah.
Dalam konteks ekonomi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), rekam jejak
lingkungan suatu wilayah turut memengaruhi daya tarik investasi. Kota yang mampu
menunjukkan sistem pengelolaan risiko yang transparan dan terukur memiliki posisi tawar
lebih baik dalam kompetisi regional.
Oleh karena itu, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, pembangunan
sistem pemantauan kualitas air dan udara berbasis sensor real-time yang terintegrasi lintas
daerah. Data yang akurat dan terbuka akan memperkuat respons dini serta akuntabilitas.
Kedua, integrasi indikator lingkungan dalam Key Performance Indicators (KPI) pemerintah
daerah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah penyangga. Dengan demikian,
keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi terukur secara operasional.
Ketiga, penguatan transparansi dan partisipasi publik. Akses terhadap informasi kualitas
lingkungan memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas tambahan dalam sistem
tata kelola.
Keempat, pembentukan forum koordinasi risiko regional yang bersifat permanen. Risiko
ekologis tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu kota.
Pada akhirnya, Tangerang Selatan tidak dapat memisahkan diri dari dinamika industri di
sekitarnya. Tantangannya adalah bagaimana kota ini membangun sistem yang adaptif terhadap
risiko eksternal.
Pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kawasan hunian perlu berjalan seiring
dengan penguatan ketahanan ekologis.
Dalam manajemen strategik, organisasi atau wilayah yang unggul bukanlah yang bebas dari
risiko, melainkan yang mampu mengelolanya secara sistematis.
Bagi Tangerang Selatan, penguatan tata kelola lingkungan bukan sekadar respons terhadap insiden, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan kota.
