Pemerintah Fokus Benahi MBG dari Hulu hingga Hilir
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai langkah pemerintah melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dari sisi perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ujar Charles kepada wartawan.
Menurut Charles, perubahan arah kebijakan tersebut merupakan langkah yang selama ini dinantikan berbagai pihak.
Dengan menitikberatkan perhatian pada kualitas layanan, pemerintah dapat memastikan program berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru perlu dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.
“Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan,” kata Charles.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel harus menjadi perhatian utama kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian Kepala BGN yang baru. Pertama, perbaikan tata kelola yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta sistem pengelolaan program MBG,” ujar Yahya.
Selain tata kelola, penguatan pengawasan juga dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh standar operasional dilaksanakan secara konsisten di lapangan.
“Penegakan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional harus diawasi secara ketat dan konsisten,” tegasnya.
Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.
[w.R]
