• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Stop Generalisasi Isu Papua, Masyarakat Diharapkan Bijak Dalam Bersikap

Stop Generalisasi Isu Papua, Masyarakat Diharapkan Bijak Dalam Bersikap

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 20 August 2019

Oleh : Rahmat Siregar

Demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Pemicunya disebabkan oleh video provokatif yang disebar lewat media sosial yang bisa diakses tiap detik. Sebuah video yang beredar saja ternyata mampu membakar emosi masyarakat Papua terutama di Manokwari dan Jayapura.

Memang ada segelintir orang Papua yang menginginkan untuk berpisah dari Indonesia, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenci mereka atau membenci mereka dengan sebutan binatang.

Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan ber tabayyun, atas sebuah perkara. Dalam kasus Mahasiswa Papua yang ada di Malang misalnya, Pihak kepolisian terpaksa membubarkan massa karena ada diantara mereka yang menyuarakan kemerdekaan bagi Papua. Hal ini tentu telah melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan aksi, sehingga pihak kepolisian berhak untuk membubarkan acara tersebut.

Selain itu, Mahasiswa Papua yang ada di Surabaya, diduga telah merusak bendera merah putih, namun bukan berarti semua Mahasiswa asal Papua harus dimusuhi, tidak semua dari mereka adalah bagian dari gerakan sparatis seperti yang dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Dengan menggeneralisir bahwa orang Papua separatis, tentu sama saja kita melukai bangsa kita sendiri.

Kita harus paham, bahwa Papua yang setelah proklamasi 17 Agustus 1945 – tahun 1969 masih dibawah kolonial Belanda, setelah PEPERA menjadi sah “sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI”.

Aksi yang membakar amarah tersebut, juga mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dimana Ia mengingatkan kepada kepala daerah untuk menahan diri agar tidak memberkan pernyataan yang dapat memicu emosi warga di Papua dan Papua Barat.

Selain Kepala Daerah dan Pejabat, tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat pun diminta memberikan pernyataan yang dapat mendinginkan suasana.

Dari penuturan tersebut, bisa kita pahami bahwa tokoh masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian dan persatuan di Indonesia. Ternyata hanya perlu beberapa video saja untuk dapat membakar amarah rakyat Papua, namun membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki ittikad untuk merajut kembali perdamaian dan persatuan.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, meminta kepada Wakil Walikota Malang untuk menyampaikan permintaan maaf ke seluruh warga Papua. Permohonan maaf tersebut ditengarai karena Sofyan dengan tak segan mengatakan akan memulangkan Mahasiswa asal Papua ke daerah asalnya jika membikin ricuh.

Dalam hal ini, pejabat sekaliber wakil Walikota mungkin merasa bahwa ia harus menjaga kotanya agar senantiasa damai dan tidak ada kericuhan yang dapat mengganggu aktifitas warga.

Namun, bukan berarti kita lantas menyalahkan Gubernur Papua, karena memang faktanya tidak semua Mahasiswa asal Papua menjadi biang kerok kericuhan, sehingga tidak bisa kita generalisir bahwa Mahasiswa Asal Papua yang bermukim di Jawa Timur merupakan Mahasiswa yang senang membuat keributan.

Meski kabar di sosial media telah melumpuhkan aktifitas di Manokwari, kabar menyejukkan datang dari Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya Piter Frans Rumaseb, yang memastikan bahwa warga Papua di Surabaya dalam kondisi aman.

Dia juga meminta kepada warga Papua agar tidak merasa khawatir yang berlebihan. Dia juga lah yang membantah akan adanya kabar pengusiran terhadap Mahasiswa Papua dari asrama di Jalan Kalasan Surabaya.

Karena waktu itu yang terjadi adalah, beberapa ormas meneriaki “monyet” lalu pihak kepolisian datang untuk mengamankan Mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut untuk dimintai keterangannya, jika mereka tidak diamankan pihak kepolisian, mungkin suasana akan menjadi lebih chaos.

Frans Rumaseb juga mengatakan, justru aparat kepolisian berusaha melindungi Mahasiswa Papua dari upaya persekusi ormas.

Pada kesempatan berbeda, Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta maaf jika terdapat kesalahpahaman terkait kejadian di asrama Papua. Dirinya juga menyesalkan akan adanya kejadian tersebut.

Dirinya juga meminta agar semua pihak menahan diri atas buntut kejadian di asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Risma mengingatkan agar tidak ada perbedaan diantara suku satu dengan yang lain.

Kita perlu mengingat kembali pada masa 1928 sejak adanya peristwa sumpah pemuda, dimana seluruh anak bangsa di Nusantara menyatakan satu Indonesia. Terlebih kemerdekaan yang didapat Indonesia ialah hasil perjuangan bersama seluruh masyarakat Indonesia.

 

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.